Tunjangan DPR Disesuaikan, Profesionalisme Dewan Jadi Prioritas

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan penyesuaian pada sejumlah komponen tunjangan bagi anggotanya. Beberapa di antaranya adalah tunjangan beras dan bensin yang diberikan di luar tunjangan perumahan. Kebijakan ini diambil seiring dengan perubahan fasilitas rumah jabatan anggota DPR (RJA) di Kalibata yang sudah tidak lagi digunakan.

Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemberian tunjangan perumahan dinilai jauh lebih efisien ketimbang tetap mempertahankan dan merawat kompleks rumah jabatan yang ada. Berdasarkan catatan, biaya perawatan RJA Kalibata bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Anggaran sebesar itu kini dapat dialihkan untuk keperluan lain yang lebih produktif dan mendukung fungsi representasi DPR.

Efisiensi anggaran melalui tunjangan perumahan ini sekaligus menegaskan komitmen DPR untuk menyesuaikan kebijakan internalnya dengan prinsip tata kelola yang lebih rasional. Dengan mengurangi beban biaya perawatan aset fisik yang sudah usang, DPR justru mendorong penggunaan anggaran negara secara lebih tepat sasaran.

Di sisi lain, pemberian tunjangan beras dan bensin juga dipandang sebagai upaya mendukung kesejahteraan dasar anggota dewan, agar mereka dapat bekerja dengan konsentrasi penuh tanpa terbebani urusan logistik sehari-hari. Kebijakan ini mengikuti pola standar yang selama ini juga berlaku bagi pegawai negeri dan aparat negara lainnya.

Kritik publik yang muncul terkait penyesuaian tunjangan sejatinya bisa dipahami. Namun DPR menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk pemborosan, melainkan penataan ulang skema fasilitas yang lebih transparan dan efisien. Dengan begitu, apa yang didapatkan anggota dewan dapat langsung menunjang produktivitas kerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Penghapusan fasilitas rumah jabatan juga membawa pesan penting: DPR ingin memaksimalkan profesionalisme anggotanya. Dengan hidup di lingkungan perumahan biasa, para wakil rakyat diharapkan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan terisolasi dalam kompleks khusus. Hal ini sekaligus menjadi simbol keterhubungan langsung dengan rakyat yang mereka wakili.

Selain efisiensi dan profesionalisme, DPR juga menekankan pentingnya akuntabilitas. Skema tunjangan yang jelas dan terukur memungkinkan publik menilai secara transparan apa saja hak yang diterima oleh anggota dewan. Ini berbeda dengan biaya perawatan fasilitas yang sering kali sulit dihitung manfaat langsungnya bagi kinerja legislator.

Dengan kebijakan baru ini, DPR RI berharap dapat memperkuat citra kelembagaan sebagai lembaga legislatif yang modern, efisien, dan fokus pada kinerja. Anggaran negara tidak lagi terserap untuk hal-hal yang kurang relevan, melainkan dialihkan untuk memastikan anggota dewan memiliki dukungan yang proporsional untuk bekerja optimal.

Pada akhirnya, penyesuaian tunjangan bagi anggota DPR RI harus dipandang dalam kerangka besar penguatan profesionalisme. Dengan fasilitas yang memadai dan dikelola secara efisien, para wakil rakyat diharapkan lebih berani, independen, dan fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.fasiff