Penegasan DPR tentang Transparansi Seleksi Calon Hakim Konstitusi

Komisi III DPR menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi dengan menepis isu adanya calon titipan. Isu ini sempat berkembang ketika nama Inosentius Samsul diajukan sebagai kandidat, namun DPR secara terbuka menyatakan bahwa proses penjaringan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur undang-undang. Dengan sikap tegas ini, DPR ingin memastikan bahwa publik memahami bahwa tidak ada kepentingan tersembunyi atau titipan dalam seleksi tersebut.

Seleksi calon hakim konstitusi dilaksanakan melalui mekanisme fit and proper test yang diawasi secara ketat. Kehadiran Mahkamah Kehormatan Dewan dalam proses ini semakin memperkuat legitimasi dan menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam menjaga objektivitas penilaian. DPR menjalankan hak konstitusionalnya untuk mengajukan calon hakim secara bertanggung jawab, menjadikan integritas dan kompetensi sebagai tolok ukur utama. Dengan demikian, kehadiran calon tunggal dalam proses seleksi tidak dapat dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian dari kewenangan yang dijalankan dengan penuh profesionalisme.

Penjelasan dari DPR ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus menjaga kredibilitas proses seleksi hakim konstitusi. DPR menolak tudingan yang tidak berdasar karena dapat merusak wibawa institusi dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Dengan keterbukaan yang ditunjukkan, DPR ingin memastikan bahwa proses seleksi benar-benar dilaksanakan dengan standar hukum yang berlaku, bebas dari intervensi, dan transparan bagi publik.

Kehadiran Inosentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi dipandang sebagai bagian dari upaya DPR menyiapkan pengganti yang tepat bagi hakim yang akan segera pensiun. DPR menekankan bahwa kualitas dan pengalaman calon menjadi pertimbangan utama, bukan kepentingan politik. Hal ini memperlihatkan bahwa DPR serius memastikan keberlanjutan Mahkamah Konstitusi tetap terjaga dengan menghadirkan figur yang berintegritas dan berkomitmen pada penegakan hukum konstitusi.

Sikap DPR dalam menjelaskan proses seleksi calon hakim konstitusi mencerminkan tanggung jawab besar lembaga legislatif terhadap demokrasi. Dengan menjalankan proses secara terbuka, DPR tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga memperlihatkan komitmen menjaga kepercayaan masyarakat. Transparansi ini menjadi modal penting untuk memastikan Mahkamah Konstitusi diisi oleh hakim yang mampu menjaga marwah konstitusi, memperkuat supremasi hukum, dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.