Giant Sea Wall, Solusi Iklim yang Mengemuka dalam Lawatan Presiden Prabowo ke China

Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke China tak hanya membicarakan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, tetapi juga isu strategis yang menyangkut masa depan kota-kota besar Indonesia. Salah satu agenda penting adalah penguatan kerja sama teknologi dan pembiayaan pembangunan infrastruktur adaptasi iklim, termasuk proyek raksasa Giant Sea Wall (GSW) yang menjadi bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

GSW bukan sekadar tembok laut. Ia dirancang sebagai strategi adaptasi terpadu untuk menjawab ancaman nyata perubahan iklim, khususnya banjir rob yang setiap tahun menghantam jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa. Proyek ini mencakup pembangunan tembok laut utama, perbaikan sistem drainase perkotaan, reklamasi pesisir, hingga rehabilitasi ekosistem mangrove. Dengan perlindungan yang ditargetkan berlaku hingga tahun 2100, GSW diharapkan menjadi benteng sekaligus motor pembangunan ekonomi kawasan.

Banjir rob yang kian parah tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memukul kehidupan sosial masyarakat pesisir. Penurunan permukaan tanah yang signifikan serta kenaikan muka air laut akibat pemanasan global membuat kondisi semakin mengkhawatirkan. Di titik inilah, kunjungan Presiden Prabowo ke China menjadi relevan, sebab pengalaman negeri itu dalam membangun infrastruktur pesisir modern bisa menjadi rujukan bagi Indonesia.

Selain aspek teknis, pemerintah menegaskan pembangunan GSW mengusung prinsip ecological justice atau keadilan ekologis. Artinya, proyek ini tidak hanya melindungi aset ekonomi Jakarta dan Pantura, tetapi juga menjamin hak masyarakat pesisir. Relokasi akan berbasis hak dengan kompensasi adil, dukungan mata pencaharian baru, serta penyediaan ruang publik biru yang ramah lingkungan. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak meninggalkan rakyat kecil.

Dalam skema pembiayaan, GSW menjadi pionir dengan model hibrida. Melalui Asset Value Protection (AVP), pemerintah berupaya menarik investor institusional dengan jaminan nilai aset, sementara Viability Gap Funding (VGF) dari APBN akan difokuskan untuk komponen sosial yang bersifat non-komersial. Kombinasi ini diharapkan menciptakan kepastian finansial sekaligus meminimalisir risiko bagi swasta.

Dukungan pun datang dari berbagai kalangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Kiai Masduki Baidlowi menegaskan pentingnya langkah mitigasi menyeluruh menghadapi ancaman rob yang sudah pada tahap kritis. Penegasan serupa juga disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Menurut Roosdinal Salim, GSW adalah pilar penting untuk menyelamatkan Jakarta dan kawasan Pantura dari gempuran air laut yang semakin masif.

Di sisi lain, kerja sama internasional—termasuk dengan China—diyakini akan mempercepat realisasi proyek ini. China memiliki pengalaman panjang membangun bendungan laut, tanggul raksasa, dan kawasan reklamasi modern yang kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Transfer teknologi, keahlian teknis, dan pembiayaan dari mitra luar negeri akan memberi dorongan besar agar Indonesia tidak tertinggal dalam membangun kota tangguh menghadapi iklim.

Dengan visi Jakarta dan Pantura sebagai kawasan hijau, modern, dan berkelanjutan, pembangunan GSW bukan hanya tentang menahan laju air laut. Lebih dari itu, proyek ini menjadi simbol keseriusan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, melindungi rakyat, sekaligus membuka peluang ekonomi baru.