Sinergi TNI–Polri dan Media Siber untuk Jaga Stabilitas Indonesia

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memberikan apresiasi tinggi terhadap peran TNI dan Polri yang berhasil menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika sosial politik belakangan ini. Menurut SMSI, keberhasilan aparat dalam meredam potensi gejolak pasca demonstrasi menjadi bukti bahwa institusi keamanan masih memegang peranan sentral dalam menjaga keutuhan bangsa. Apresiasi ini bukan semata-mata karena TNI dan Polri menjalankan tugasnya, melainkan karena kerja keras mereka telah membuahkan hasil nyata berupa kondisi yang lebih kondusif bagi masyarakat.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menegaskan bahwa stabilitas adalah fondasi utama bagi kelanjutan demokrasi. Tanpa kondisi yang aman dan terkendali, demokrasi bisa terancam oleh disinformasi, polarisasi, bahkan konflik horizontal. Ia menekankan bahwa peran pers sebagai pilar keempat demokrasi juga harus diperkuat. Media siber, dengan jangkauan dan kecepatan informasinya, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kualitas demokrasi. Menurut Firdaus, media tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendidik publik. Dengan informasi yang akurat, media mampu menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat tanpa harus menimbulkan keresahan.

Dalam konteks tersebut, SMSI menekankan pentingnya kolaborasi antara media, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia menyerukan agar seluruh anggota SMSI menjaga profesionalitas serta memperkuat jaringan kerja sama lintas sektor. Hal ini penting agar media dapat memainkan peran strategis dalam mengawal agenda-agenda kebangsaan, terutama dalam bidang hukum dan pemberantasan korupsi.

Salah satu agenda yang didorong SMSI adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Pemiskinan Koruptor. RUU ini dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan keadilan sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. SMSI melihat bahwa dukungan publik terhadap RUU ini harus terus digelorakan, dan media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan urgensi tersebut. Dengan pengesahan RUU, Indonesia bisa memperkuat reputasi sebagai negara yang serius dalam memerangi korupsi, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan politik.

SMSI menyampaikan pandangan bahwa stabilitas nasional tidak hanya menyangkut aspek keamanan, tetapi juga keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan. Stabilitas akan lebih kokoh bila hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Karena itu, peran TNI–Polri dalam menjaga ketertiban harus dibarengi dengan upaya legislatif dalam memperkuat regulasi antikorupsi. Dengan demikian, rakyat tidak hanya merasa aman secara fisik, tetapi juga percaya pada keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Apresiasi SMSI terhadap TNI–Polri sekaligus menjadi sinyal bahwa masyarakat sipil menaruh kepercayaan besar pada aparat. Namun, apresiasi itu juga datang dengan harapan. Harapan bahwa aparat bisa terus profesional, transparan, dan mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjaga ketertiban. Dalam jangka panjang, sinergi antara aparat, media, dan masyarakat akan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan global.

Dengan menekankan tiga hal utama—stabilitas keamanan oleh TNI–Polri, peran edukatif media siber, dan penguatan hukum melalui RUU Perampasan Aset—SMSI menyampaikan pandangan optimistis. Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat demokrasi, menegakkan keadilan, serta menumbuhkan rasa percaya diri publik terhadap negara. Apresiasi ini pada akhirnya bukan hanya bentuk penghormatan, melainkan juga ajakan bagi semua pihak untuk tetap bersatu menjaga stabilitas nasional.