Tanggul Beton Cilincing, Infrastruktur Resmi yang Dukung Ekonomi Maritim

Keberadaan tanggul beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara, sempat menjadi sorotan publik karena dikhawatirkan mengganggu aktivitas nelayan. Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa proyek tersebut telah mengantongi izin resmi, bukan bagian dari proyek giant sea wall, serta memiliki tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi maritim nasional.

Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut KKP, Fajar Kurniawan, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari kegiatan reklamasi yang dijalankan oleh pihak swasta, yaitu PT Karya Citra Nusantara (KCN).

“Hasil verifikasi kami, proyek tersebut memiliki izin lengkap. Di lapangan, pemrakarsa juga tidak menutup akses bagi nelayan,” jelas Fajar.

Ia menambahkan, KKP akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan, serta memastikan tidak merugikan masyarakat, khususnya nelayan lokal.

Proyek yang digagas PT KCN ini merupakan bagian dari pengembangan terminal umum yang ditujukan untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi maritim. Dengan adanya infrastruktur baru, diharapkan efisiensi distribusi barang melalui jalur laut dapat meningkat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono atau akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa proyek tersebut bukan bagian dari giant sea wall.

“Bukan (proyek tanggul laut raksasa),” tegas Ipunk.

Meski proyek ini berorientasi pada pembangunan ekonomi maritim, KKP menegaskan akan tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dialog dengan masyarakat pesisir, terutama nelayan, terus dilakukan agar keberadaan tanggul beton ini tidak menghambat aktivitas melaut.

Dengan adanya pengawasan berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat, pembangunan tanggul beton Cilincing diharapkan mampu menjadi solusi perlindungan pesisir sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi maritim nasional.