17+8 Itu Bukan Sihir, Pemerintah Nggak Bisa Disulap Seenak Udel Kalian

Jakarta - Selama beberapa minggu terakhir, jagat medsos diramaikan jargon 17+8 tuntutan rakyat. Para politisi, aktivis, sampai akun-akun Twitter ikut sibuk menyoraki: pemerintah lambat, DPR ngeles, pejabat pura-pura peduli. Semua dihajar dengan satu narasi: negara nggak serius.

1. Pemerintah Bukan Pesulap
Yang teriak-teriak “kenapa 5 September nggak dipenuhi semua tuntutan” jelas hidup di dunia utopia. Negara itu bukan warung mie ayam yang bisa langsung masak pesanan 17+8 porsi dalam 5 menit. Ada proses hukum, ada politik, ada anggaran, ada peraturan. Kalau dipaksa cepat tanpa mekanisme, justru kalian nanti yang teriak “otoriter”.

2. 17+8 Itu Simbol, Bukan Ayat Suci
Betul kata para pejabat: 17+8 itu simbol. Simbol bahwa rakyat punya keresahan. Tapi, simbol tidak bisa menggantikan detail teknis. Mau tuntut “perampasan aset koruptor”? Oke, tapi pembahasan RUU harus melalui DPR, sinkronisasi dengan undang-undang lain, dan diuji di Mahkamah Konstitusi kalau perlu. Itu realita politik dan hukum, bukan main-main.

3. Kritik Sah, Tapi Jangan Sok Heroik
Banyak yang teriak “ini bukan tuntutan real masyarakat”. Pertanyaan simpel: kalian sendiri hadir nggak waktu forum perumusan? Kalau nggak, jangan sok tahu. Faktanya, sebagian besar tuntutan sudah on track, hanya memang butuh waktu. Jadi, alih-alih bikin narasi sinis, kenapa nggak kawal dengan sehat?

4. Politik Itu Kotor, Tapi Negara Harus Jalan
Jangan naif. Tentu ada yang numpang panggung politik lewat isu ini. Ada yang cari panggung buat Pemilu, ada yang bikin branding “pro rakyat”. Tapi itu bukan alasan buat menolak semua progres. Kalau korupsi musuh bersama, bukannya lebih logis dukung percepatan RUU daripada sibuk sinis di timeline?

Jujur saja, sebagian netizen hanya mau instant justice. Semua maunya cepat, semua maunya sekarang. Tapi kalau pemerintah jalan grusa-grusu, mereka juga yang pertama nyinyir: “Waduh ini inkonstitusional, ngawur!”.

Kalian mau negara apa: negara serius yang bertahap tapi sah, atau negara sinetron yang nurutin semua keinginan penonton biar rating naik?

Jadi, stop lebay. Pemerintah memang bukan sempurna, tapi main framing seolah nggak ada kerjaan itu juga bohong. 17+8 butuh waktu, butuh proses. Dan ya, negara ini masih jalan—meski nggak sesuai timeline medsos kalian.