Pemerintah Tegaskan Aspirasi Publik Jadi Masukan Evaluasi Polri yang Lebih Baik

Isu mengenai reformasi Polri kembali mencuat ke ruang publik dalam beberapa pekan terakhir. Banyak pihak menantikan langkah konkret pemerintah dalam membentuk tim khusus untuk mempercepat agenda reformasi tersebut. Namun, Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) menegaskan bahwa hingga kini belum ada ketua maupun anggota tim yang ditunjuk. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu arahan dan pengumuman resmi dari Presiden.

Menurut Wamensesneg, reformasi Polri sejatinya bukanlah isu baru, melainkan proses panjang yang telah berlangsung sejak lama. Sejak kepemimpinan Jenderal Sutanto hingga Kapolri saat ini, berbagai upaya perbaikan kelembagaan, peningkatan profesionalisme, serta penguatan fungsi pelayanan publik sudah dijalankan. Reformasi Polri dipahami sebagai sebuah proses berkesinambungan, bukan langkah instan yang selesai dalam waktu singkat.

Pemerintah, lanjutnya, terus menampung dan menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang. Kritik, masukan, maupun tuntutan publik dianggap penting sebagai bahan evaluasi agar institusi kepolisian semakin profesional, transparan, dan humanis. Dengan begitu, Polri dapat semakin dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban.

Dalam beberapa tahun terakhir, Polri juga telah melakukan sejumlah inovasi kelembagaan. Program modernisasi peralatan, peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, hingga digitalisasi layanan publik merupakan bagian dari proses reformasi yang tengah berjalan. Meski begitu, pemerintah mengakui masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan, termasuk soal akuntabilitas dan pengawasan internal.

Wamensesneg menegaskan bahwa arahan Presiden akan menjadi pijakan utama dalam melangkah lebih jauh. Presiden dipastikan akan mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan sebelum menetapkan struktur maupun mekanisme kerja tim reformasi Polri. Disisi lain, Wamensesneg, menepis isu bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan diganti

Sejumlah pakar menilai langkah pemerintah untuk berhati-hati dalam membentuk tim reformasi merupakan sikap yang tepat. Reformasi institusi sebesar Polri memerlukan strategi yang komprehensif, mencakup aspek struktural, kultural, hingga perubahan paradigma kerja. Tanpa perencanaan matang, risiko tumpang tindih kebijakan maupun resistensi internal bisa saja muncul.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan publik. Partisipasi masyarakat dianggap krusial dalam memastikan bahwa reformasi tidak berjalan sepihak, melainkan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan sinergi dan dukungan bersama, Polri diyakini mampu menjadi institusi modern yang responsif terhadap dinamika sosial-politik.

Dengan demikian, meski belum ada tim reformasi yang diumumkan secara resmi, pemerintah menekankan bahwa proses pembenahan Polri tetap berjalan. Publik diminta bersabar menunggu arahan Presiden, sembari pemerintah memastikan bahwa aspirasi masyarakat akan selalu menjadi acuan utama dalam memperkuat reformasi Polri menuju institusi yang lebih profesional, transparan, dan humanis.