Polda Jabar Tegaskan Penanganan Tahanan Demo Bandung Bersifat Humanis dan Transparan

Polisi Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) secara tegas menyangkal tuduhan bahwa tahanan demonstrasi di Bandung diperlakukan secara kejam. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa sejak langkah awal pemeriksaan, para tersangka sudah diberikan akses pendamping hukum dan diperlakukan sesuai standar operasional (SOP). Menurutnya, tuduhan penganiayaan yang dilayangkan tim advokasi adalah tidak benar dan pihak kepolisian siap dikonfirmasi langsung oleh pengacara mereka bila ada keraguan. Polda Jabar juga menyatakan bahwa tutur cara konfrontasi dalam proses penyidikan dijalankan sesuai ketentuan hukum, bukan melalui cara-cara di luar prosedur. 

Selain itu, melalui media lokal, Polda Jabar memastikan bahwa penanganan tahanan tidak hanya dilaksanakan sesuai aturan, tetapi juga dengan pendekatan humanis serta transparan kepada publik. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap narasi negatif yang menyebutkan adanya kekerasan dan kurangnya informasi kepada keluarga tahanan selama penahanan. Dalam berbagai kesempatan, Polda Jabar menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diverifikasi dan menegaskan komitmennya terhadap penghormatan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. 

Pernyataan resmi Polda Jabar ini penting sebagai bahan pertimbangan publik maupun advokasi hukum. Jika dugaan luka fisik dan trauma benar terjadi, prosedur visum medis, pemeriksaan independen, serta mekanisme pengaduan harus terbuka agar kasus bisa terbuka dan diselidiki secara adil. Klaim bahwa pihak kepolisian menyembunyikan informasi atau menolak transparansi perlu diuji melalui mekanisme hukum seperti investigasi internal Polri, Ombudsman, atau Komnas HAM.

Dalam masyarakat demokratis, kritik dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum adalah bagian penting dari akuntabilitas negara. Namun kritik yang konstruktif harus berdasar pada fakta dan membuka ruang dialog, bukan sekadar asumsi atau tuduhan tanpa bukti. Dengan adanya pernyataan resmi dari Polda Jabar seperti di dua artikel ini — dari Liputan6 yang membantah penganiayaan dan dari Pelopor Wiratama yang menegaskan penanganan tahanan humanis serta transparan — publik memiliki dasar untuk menelaah narasi yang beredar serta menuntut agar setiap tuduhan serius diusut secara objektif dan adil.