FKBI Dukung Kendali Impor BBM oleh ESDM, Kerja Sama Pertamina-Vivo-BP AKR Dimatangkan

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian ESDM dalam mengendalikan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui sistem kuota. Menurutnya, kebijakan tersebut bersifat rasional dan strategis di tengah situasi global yang tidak menentu, serta menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan BBM di dalam negeri. FKBI menilai bahwa pendekatan kuota impor membantu mengurangi ketergantungan eksternal, sekaligus mendorong efisiensi dan kemandirian energi nasional.

Sejalan dengan upaya tersebut, PT Pertamina Patra Niaga bersama Vivo Energy Indonesia dan BP-AKR telah menyepakati melanjutkan pembahasan teknis kerja sama impor BBM. Langkah ini diharapkan memperkuat rantai pasok BBM non-subsidi dan mempercepat normalisasi ketersediaan stok di SPBU. Dengan mekanisme impor yang terstruktur, pemerintah dan pelaku industri dapat memastikan distribusi BBM yang lebih merata serta mengantisipasi fluktuasi global.

Keputusan ini merupakan respons nyata dari pemerintah untuk menjawab keluhan masyarakat terhadap kelangkaan atau kelambatan pasokan BBM di stasiun pengisian. BP-AKR menegaskan komitmennya untuk mempercepat normalisasi pasokan agar seluruh SPBU mereka dapat kembali melayani konsumen dengan lancar. Dengan kerja sama antara BUMN dan perusahaan swasta, diharapkan gangguan distribusi dapat diminimalkan dan stok BBM dapat berjalan stabil.

Dalam proses kolaborasi teknis yang akan dijalankan, pihak-pihak terkait akan meninjau aspek regulasi, mekanisme logistik, pengaturan kuota, serta monitoring kualitas bahan bakar impor. Kementerian ESDM turut memastikan bahwa kebijakan ini tetap memperhatikan aspek keamanan energi dan keberlanjutan lingkungan. Kepastian teknis ini akan menjadi landasan agar program impor BBM bekerja efektif dan tidak memunculkan disparitas antara daerah.

Dengan dukungan dari FKBI dan komitmen nyata kerja sama antara Pertamina, Vivo, dan BP-AKR, langkah pengendalian impor BBM ini dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Jika dijalankan dengan baik, kebijakan kuota impor serta mekanisme teknis yang kokoh akan memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran pasokan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.