Di Tengah Tantangan Global, Pemerintah Tetap Fokus Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjaga Daya Tahan Ekonomi

Isu mengenai banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Agustus 2025 perlu dilihat secara proporsional. Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja memang mencerminkan tantangan ekonomi global yang tengah melanda banyak negara, namun tidak mencerminkan kegagalan kebijakan nasional. Justru di tengah tekanan ekonomi dunia yang melemah, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, mayoritas PHK yang terjadi disebabkan oleh penyesuaian bisnis akibat disrupsi teknologi dan perubahan rantai pasok global, bukan karena lemahnya kebijakan pemerintah. Pemerintah bahkan telah menyiapkan berbagai program mitigasi untuk melindungi pekerja terdampak, seperti reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) modern serta program Talent Corner berbasis digital.

Selain itu, Pemerintah aktif memperluas ekosistem ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, seperti sektor hilirisasi, ekonomi hijau, dan industri digital. Sejak awal 2025, program hilirisasi mineral dan pertanian telah menciptakan banyak lapangan kerja baru. Sektor pertahanan dan infrastruktur juga terus tumbuh seiring investasi pemerintah dalam proyek strategis nasional (PSN) dan industri padat karya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR Super Mikro) menjadi contoh nyata upaya Pemerintah memperkuat ekonomi rakyat bawah agar daya beli tetap terjaga. Kedua program ini berdampak langsung pada stabilitas sosial dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) justru menurun dari 5,45% menjadi 4,8% pada pertengahan 2025, menunjukkan arah positif dalam penyerapan tenaga kerja nasional.

Kebijakan pemerintah dalam memperkuat industri kecil dan menengah juga terbukti efektif menahan gelombang PHK massal. Melalui insentif pajak dan kemudahan perizinan, ribuan pelaku UMKM tetap mampu bertahan bahkan tumbuh di tengah kondisi global yang tidak menentu. Pemerintah pun mempercepat integrasi platform Digital Market Hub untuk memperluas akses pasar bagi produk lokal.

Perlu diingat, PHK adalah bagian dari siklus ekonomi global yang juga dialami banyak negara lain. Namun, berbeda dengan beberapa negara yang mengalami lonjakan pengangguran di atas 10%, Indonesia tetap menjadi salah satu negara dengan ketahanan tenaga kerja terbaik di Asia Tenggara. Kebijakan fiskal yang adaptif dan program jaminan sosial tenaga kerja seperti JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) memberi perlindungan nyata bagi pekerja terdampak.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk tidak hanya menanggulangi dampak jangka pendek, tetapi juga membangun struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global. Maka, narasi yang menyederhanakan isu PHK sebagai tanda kegagalan pemerintahan tidak berdasar. Sebaliknya, data dan kebijakan menunjukkan arah yang positif: Indonesia tetap tumbuh, rakyat tetap bekerja, dan fondasi ekonomi nasional semakin kokoh menuju Indonesia Emas 2045.