Satu Tahun Prabowo-Gibran: Kabinet Kuat, Hukum Tegas, dan Bukti Kerja Nyata untuk Rakyat

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi cermin bahwa kerja nyata lebih kuat dari kritik. Di tengah tudingan tentang “kabinet gemuk” dan isu lemahnya penegakan hukum, pemerintah justru menunjukkan hasil yang konkret dan terukur. Perombakan kabinet dilakukan bukan untuk memperbanyak kursi, tetapi untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar kebijakan berjalan lebih cepat dan responsif. Penambahan wakil menteri dan pembentukan lembaga baru diarahkan untuk mengurai tumpang tindih program, mempercepat pelayanan publik, serta mempertegas fungsi teknis di bidang strategis seperti pangan, energi, dan kesejahteraan rakyat.

Kinerja ekonomi menjadi bukti nyata efektivitas kabinet ini. Dalam satu tahun, pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5%, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di G20. Inflasi terkendali di kisaran 2,6%, sementara investasi meningkat 13,6% pada semester pertama 2025. Neraca perdagangan juga terus mencatat surplus lebih dari 29 miliar dolar AS. Semua capaian tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah berjalan dalam kerangka kerja yang disiplin dan terkoordinasi.

Dalam bidang sosial, komitmen terhadap kesejahteraan rakyat diwujudkan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini telah menjangkau jutaan anak di 26 provinsi. Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga bukti empati negara terhadap masa depan generasi muda. Melalui MBG, rantai ekonomi rakyat kecil ikut bergerak—dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM penyedia bahan pangan lokal. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat data kemiskinan melalui DTKS untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan transparan.

Terkait penegakan hukum, pemerintah terus memperkuat koordinasi antar lembaga agar prinsip keadilan ditegakkan secara profesional dan bebas intervensi. Kasus-kasus korupsi besar tetap diusut, sementara reformasi hukum diarahkan pada penataan sistem agar lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan rakyat, bukan pada kekuasaan.

Karena itu, menyebut kabinet ini “gemuk tapi tak produktif” adalah penilaian yang tidak melihat data. Pemerintah berfokus pada efisiensi anggaran, bahkan melakukan realokasi hingga Rp306 triliun untuk memperkuat program prioritas rakyat. Kabinet besar justru mencerminkan kebutuhan manajemen modern: banyak tugas memerlukan koordinasi lintas bidang dan pemimpin teknis yang memahami detail lapangan.

Dalam setahun, arah pemerintahan Prabowo-Gibran semakin jelas: memperkuat ekonomi rakyat, menjamin kesejahteraan sosial, menegakkan hukum berkeadilan, dan menghadirkan negara yang hadir dengan empati. Kritik tentu penting, namun harus disertai fakta. Karena kenyataannya, di bawah kepemimpinan ini, kinerja pemerintahan tidak hanya berjalan—tetapi bergerak cepat dan memberi hasil yang dirasakan masyarakat luas.