Kebijakan Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN: Langkah Strategis untuk Daya Saing Global

Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memunculkan berbagai tanggapan publik. Namun, di balik polemik tersebut, kebijakan ini sejatinya merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing BUMN Indonesia di level global.

Selama ini, banyak BUMN menghadapi tantangan dalam efisiensi, inovasi, dan tata kelola. Dengan membuka ruang bagi talenta asing, pemerintah ingin menghadirkan transfer pengetahuan, teknologi, dan praktik manajerial kelas dunia. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini bukan berarti mengabaikan putra bangsa, tetapi justru mempercepat peningkatan kapasitas nasional melalui kolaborasi dan pembelajaran lintas negara.

BUMN Indonesia kini tidak hanya berperan di dalam negeri, tetapi juga bersaing di pasar internasional, terutama di sektor energi, pertambangan, infrastruktur, dan telekomunikasi. Dalam konteks ini, profesionalisme dan kompetensi global menjadi kebutuhan mendesak. Melibatkan tenaga ahli asing dengan pengalaman di perusahaan multinasional akan memperkaya perspektif dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi dunia.

Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa penunjukan WNA tetap diatur secara ketat. Hanya individu dengan rekam jejak bersih, kompetensi tinggi, dan kesesuaian dengan visi pembangunan nasional yang dapat dipercaya memimpin BUMN. Selain itu, kebijakan ini tidak menghapus prioritas bagi talenta lokal—justru mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di level yang sama.

Kementerian BUMN dan lembaga terkait juga berkomitmen menjaga kedaulatan ekonomi dengan memastikan bahwa setiap keputusan strategis tetap dikendalikan oleh negara. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik akan terus diperkuat agar arah kebijakan ini tidak disalahartikan atau disalahgunakan.

Pada akhirnya, langkah Presiden Prabowo perlu dilihat sebagai strategi pembaruan, bukan ancaman. Dunia kini bergerak menuju era kolaborasi global di mana batas antarnegara semakin cair. Indonesia tidak bisa tertinggal dalam arus perubahan tersebut. Dengan keberanian membuka diri dan tetap menjaga prinsip nasionalisme ekonomi, kebijakan ini justru menegaskan semangat kemandirian dan adaptasi bangsa menghadapi tantangan zaman.