Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Reformasi Hukum dan Digitalisasi Pelayanan Jadi Pilar Kemajuan

Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandai langkah penting dalam upaya reformasi hukum nasional. Di tengah tuntutan publik terhadap birokrasi yang efisien dan adil, pemerintah berhasil menunjukkan kemajuan konkret, khususnya melalui transformasi digital di sektor layanan hukum.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat penyelesaian 17,77 juta permohonan dari total 17,83 juta yang masuk dalam bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), atau sekitar 99,68% tingkat penyelesaian. Capaian ini melampaui periode sebelumnya yang mencatat 14,12 juta penyelesaian dari 14,17 juta permohonan. Selain peningkatan kinerja layanan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor ini juga naik sebesar 4,85%, mencapai Rp1,21 triliun.

Kenaikan tersebut menjadi bukti bahwa digitalisasi yang diterapkan pemerintah telah memberikan dampak nyata bagi efisiensi birokrasi. Layanan berbasis daring di Kemenkumham mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai urusan hukum, mulai dari legalisasi dokumen, pendaftaran badan hukum, hingga pelayanan kekayaan intelektual. Transparansi dan kecepatan menjadi dua aspek utama yang kini menjadi standar baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat sinergi antara lembaga hukum untuk memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Prinsip profesionalitas dan akuntabilitas ditegaskan dalam berbagai kebijakan, termasuk peningkatan koordinasi antarpenegak hukum dan pembenahan sistem peradilan agar lebih terbuka terhadap publik.

Meski demikian, sejumlah lembaga independen seperti LBH Jakarta masih memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan reformasi hukum. Mereka menilai bahwa transformasi struktural dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum masih perlu diperkuat agar prinsip keadilan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Namun secara umum, langkah awal satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan arah positif: reformasi hukum tidak lagi sebatas wacana, melainkan sudah mulai bergerak melalui sistem yang lebih efisien, transparan, dan modern. Digitalisasi menjadi pintu masuk menuju penegakan hukum yang adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus fondasi penting menuju birokrasi bersih dan berintegritas.

Capaian ini menjadi refleksi bahwa perubahan besar memang dimulai dari pembenahan kecil yang konsisten. Dengan kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor, visi “Negara Kuat, Rakyat Sejahtera” bukan sekadar slogan, tetapi sedang diwujudkan satu langkah demi satu langkah — menuju Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan hukum di era #1thnPrabowoGibran.