Menpora Erick Thohir Tegaskan Dasar Hukum Penolakan Visa Atlet Israel dan Komitmen Olahraga Nasional

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan Indonesia membatalkan visa bagi kontingen atlet dari Israel dalam ajang kejuaraan dunia senam di Jakarta didasari “alasan dan dasar yang kuat”. Indonesia, yang hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, mengutip kepentingan keamanan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan kebijakan.

Erick menyampaikan bahwa Kemenpora dan pemerintah sebagai wakil negara dalam penyelenggaraan event internasional memegang teguh prinsip menjaga stabilitas, keamanan, dan kepentingan publik. Ia menyadari bahwa kebijakan tersebut membawa konsekuensi yaitu penghentian dialog oleh IOC terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia atau Olimpiade hingga ada jaminan akses bagi semua atlet tanpa terkecuali.

Meski demikian, Menpora menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam arah pembangunan olahraga nasional. Dirinya menyampaikan komitmen untuk terus menjalankan blueprint olahraga nasional yang mencakup penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan nasional. Indonesia akan tetap aktif dalam kompetisi regional dan internasional, menjadikan olahraga sebagai duta bangsa sekaligus cerminan kedaulatan negara.

Melalui pernyataannya, Erick menegaskan bahwa sikap Indonesia bukanlah menyerang gerakan olahraga internasional, tetapi menegaskan bahwa penyelenggaraan event berskala besar di tanah air harus tunduk pada aturan hukum nasional, keamanan publik, dan konsistensi diplomasi luar negeri. Dengan demikian, kebijakan ini dianggap sebagai pilihan strategis negara yang mempertimbangkan dimensi politik, sosial, dan keamanan sekaligus tidak mengabaikan visinya untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia olahraga global.