Mengapa Gelar Pahlawan untuk Soeharto Layak Dipertimbangkan Sekarang

Menjelang peringatan Hari Pahlawan, pemerintah kembali memproses sejumlah tokoh yang diusulkan untuk menerima gelar pahlawan nasional. Momen ini selalu menjadi ruang bagi bangsa untuk menengok kembali sejarah, menghargai kontribusi para pendahulu, dan menilai siapa saja yang jasanya telah memberi dampak nyata bagi perjalanan Indonesia. Di antara nama yang kembali mencuat tahun ini, sosok mantan presiden Soeharto menjadi yang paling banyak dibicarakan. Dukungan bermunculan, namun penolakan juga hadir dari kelompok yang masih melihat masa Orde Baru dari satu sisi saja.

Padahal jika kita bicara soal kontribusi pada negara, objektivitas seharusnya menjadi pijakan utama. Perdebatan tidak bisa menghapus fakta bahwa Soeharto memimpin Indonesia pada masa paling rapuh dalam sejarah modern. Akhir tahun 60-an adalah periode ketika ekonomi terpuruk, inflasi menembus lebih dari 600%, produksi pangan jatuh, dan stabilitas politik sangat rentan. Rakyat hidup dalam ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu Soeharto mengambil langkah awal yang terukur untuk memulihkan ekonomi. Kebijakan stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan kerja sama internasional dijalankan secara disiplin. Upaya ini membuahkan hasil. Inflasi yang sempat tak terkendali berhasil ditekan menjadi sekitar sembilan persen pada awal tujuh puluhan dan stabilitas ekonomi mulai pulih.

Keberhasilan di sektor pangan menjadi bukti paling kuat dari dampak kebijakan yang dijalankan. Melalui program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, hingga penyediaan pupuk serta varietas unggul, Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Produksi beras naik dari sekitar 28 juta ton pada awal tahun 70-an dan menjadi lebih dari 40 juta ton satu dekade berikutnya. Capaian ini tidak hanya membanggakan, tetapi secara langsung menyelamatkan jutaan keluarga dari ancaman kelangkaan pangan. Hingga hari ini sejumlah kebijakan dasar sektor pertanian masih berdiri di atas fondasi yang dibangun pada masa itu.

Di bidang pembangunan sosial dan infrastruktur Soeharto juga meninggalkan jejak besar. Puskesmas didirikan di berbagai daerah, sekolah diperbanyak, jaringan listrik dan jalan raya dibangun untuk menghubungkan desa dengan pusat ekonomi. Pelabuhan diperluas, irigasi diperbaiki, dan berbagai program pembangunan desa digerakkan. Stabilitas nasional yang tercipta memberi ruang bagi generasi setelahnya untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih tertata. Banyak indikator pembangunan yang menjadi landasan Indonesia modern hari ini berawal dari strategi jangka panjang yang dirancang pada periode tersebut.

Kelompok yang menolak sering membawa narasi gelap Orde Baru. Namun diskusi tentang gelar pahlawan seharusnya dilandasi penilaian terhadap dampak positif yang dirasakan bangsa secara luas. Gelar pahlawan tidak menuntut kesempurnaan. Gelar ini merupakan pengakuan terhadap jasa besar yang memberi perubahan signifikan bagi Indonesia. Ketika pembangunan ekonomi, pencapaian swasembada pangan, dan stabilitas nasional pernah dirasakan jutaan warga selama puluhan tahun, kontribusi itu tidak bisa begitu saja diabaikan.

Menjelang Hari Pahlawan, bangsa ini memiliki kesempatan untuk membaca sejarah dengan lebih jernih. Jika tujuan penghargaan negara adalah memberikan tempat bagi mereka yang jasanya pernah mengubah arah Indonesia, maka pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto layak dipertimbangkan. Mengakui jasa tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Ini justru menunjukkan kedewasaan bangsa dalam menghargai masa lalu dan menempatkan fakta pada tempatnya.