Soeharto Layak Menjadi Pahlawan Nasional: Jejak Perjuangan Dan Pembangunan Yang Tak Terhapus Zaman

Jakarta – Hari Pahlawan menjadi momen reflektif untuk mengenang jasa para tokoh bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Indonesia. Di antara nama-nama besar tersebut, Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal Besar H.M. Soeharto, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah tokoh bangsa, akademisi, hingga ulama menyuarakan bahwa Soeharto layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, bukan hanya karena perannya di masa perjuangan, tetapi juga kontribusinya membangun pondasi kemajuan Indonesia.

Menteri Agama era Presiden Soeharto, Muhammad Maftuh Basyuni, menegaskan bahwa almarhum Soeharto bukan hanya seorang prajurit tanpa cacat, tetapi juga pejuang spiritual bangsa. “Beliau berjuang bukan hanya di medan perang, tetapi juga membangun masjid dan nilai keagamaan sebagai kekuatan spiritual bangsa,” ujar Maftuh saat meresmikan Masjid Soekiratul Muslimat di Sleman.

Maftuh juga menyinggung peran penting Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi bukti bahwa Republik Indonesia masih eksis dan kuat di mata dunia. “Letkol Soeharto merancang dan melancarkan serangan umum ke pos-pos Belanda di Yogyakarta. Itu adalah momentum yang menegaskan keberadaan bangsa ini,” katanya.

Dukungan terhadap gelar Pahlawan Nasional juga datang dari kalangan legislatif. Rachmat Gobel, anggota DPR RI Fraksi NasDem, menilai jasa Soeharto sangat besar dalam sejarah bangsa. “Setiap orang punya kelemahan, tapi kontribusi Pak Harto luar biasa. Beliau adalah Bapak Pembangunan yang membawa Indonesia keluar dari krisis dan menuju masa stabilitas,” ujarnya.

Menurut Gobel, setidaknya ada sepuluh alasan utama mengapa Soeharto layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Di antaranya: memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949, menyelamatkan Indonesia dari krisis politik 1965, membangun ekonomi lewat Trilogi Pembangunan, membawa Indonesia menuju swasembada pangan hingga mendapat penghargaan FAO, menghapus buta huruf lewat SD Inpres, menjalankan transmigrasi, membangun sektor kesehatan dan keluarga berencana, serta menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Dari kalangan intelektual, Dr. Makroen Sanjaya dari Muhammadiyah menegaskan bahwa penilaian terhadap Soeharto harus dilakukan secara komprehensif, bukan parsial. “Kontribusi beliau sejak masa revolusi, hingga pembangunan nasional, tak bisa dihapus. Dunia mengakui pencapaiannya, salah satunya saat Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

Sementara itu, KH. Arif Fahrudin dari MUI dan tokoh Nahdlatul Ulama menilai bahwa Soeharto adalah sosok yang berjuang sejak pra-kemerdekaan hingga masa kepemimpinannya. “Beliau dan Gus Dur sama-sama pejuang bangsa dalam konteks yang berbeda. Dua sosok ini menggambarkan semangat pengabdian yang sama terhadap Indonesia,” tuturnya.

Dukungan dari berbagai kalangan menunjukkan bahwa penghargaan terhadap jasa Soeharto bukan sekadar nostalgia sejarah, melainkan bentuk pengakuan atas kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. Dari medan perang hingga pembangunan nasional, dari stabilitas politik hingga kesejahteraan rakyat, jejak Soeharto telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan Indonesia modern.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Jenderal Besar H.M. Soeharto bukan hanya soal penghormatan pribadi, tetapi juga tentang keadilan sejarah—bahwa bangsa besar adalah bangsa yang tahu menghargai para pejuangnya.