Menjaga Perspektif Jernih atas Penetapan Gelar Pahlawan kepada Presiden Soeharto

Penetapan gelar pahlawan kepada Mantan Presiden Soeharto memunculkan beragam reaksi di tengah masyarakat. Di satu sisi, sebagian kalangan memberikan apresiasi atas kontribusi besar beliau terhadap pembangunan nasional. Di sisi lain, terdapat kelompok yang menyampaikan kritik atau mempertanyakan keputusan tersebut. Dalam dinamika seperti ini, penting bagi publik untuk memiliki perspektif yang jernih dan proporsional agar tidak terjebak pada narasi yang bersifat provokatif maupun parsial.

Dalam sejarah panjang Indonesia, setiap pemimpin memiliki rekam jejak yang kompleks. Soeharto bukan pengecualian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa pemerintahannya, banyak fondasi pembangunan nasional yang hari ini masih dirasakan manfaatnya. Stabilitas politik, ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan, dan listrik menjadi salah satu warisan nyata yang menopang perjalanan bangsa ke arah modernisasi.

Pemberian gelar pahlawan kepada seorang tokoh tidak semata-mata menilai sosok tersebut secara absolut, melainkan mengakui kontribusi historis yang memiliki dampak jangka panjang. Dalam konteks Soeharto, peran beliau dalam mendorong swasembada pangan, membangun konsolidasi nasional, dan memacu pertumbuhan ekonomi menjadi pertimbangan penting dalam proses seleksi oleh lembaga resmi negara yang memiliki kredibilitas.

Di tengah berbagai perdebatan publik, penting untuk menempatkan penilaian sejarah pada ruang akademis dan kelembagaan yang objektif, bukan pada ruang yang digerakkan oleh sentimen politik sesaat. Narasi negatif yang berkembang sering kali tidak memotret gambaran utuh mengenai perjalanan bangsa. Mengimbangi narasi tersebut dengan perspektif positif bukanlah agenda politisasi, melainkan sebuah usaha menjaga kewarasan publik dalam membaca sejarah bangsanya sendiri.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa keputusan negara melalui Dewan Gelar Pahlawan Nasional didasarkan pada kajian mendalam, verifikasi dokumen, serta evaluasi menyeluruh. Dengan kata lain, keputusan tersebut bukan sekadar keputusan spontan, tetapi melewati proses hukum dan administratif yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan bukan keputusan sembarangan, melainkan pengakuan terhadap kontribusi nyata yang terbukti memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi, publik perlu bersikap bijak dengan menolak provokasi, hoaks, ataupun upaya pengaburan sejarah yang dapat menimbulkan ketegangan sosial. Menghadapi polemik dengan sikap tenang, rasional, dan berorientasi pada fakta adalah langkah penting untuk menjaga persatuan dan stabilitas bangsa. Kita perlu belajar dari Sejarah bukan untuk membuka luka, tetapi untuk memetik hikmah demi masa depan.

Akhirnya, penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa pembangunan bangsa membutuhkan keteguhan, visi jangka panjang, dan kerja keras lintas generasi. Dengan menempatkan perdebatan pada konteks yang sehat, masyarakat dapat terus membangun ruang dialog yang konstruktif dan menghormati jasa para tokoh yang memberi warna dalam perjalanan Indonesia.