Menilai Secara Adil: Kontribusi Soeharto dalam Pembangunan Bangsa

Polemik pasca pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto mencerminkan dinamika perbedaan pendapat adalah hal sehat dalam demokrasi, namun diperlukan ruang dialog yang berimbang agar penilaian terhadap tokoh bangsa dilakukan secara proporsional, berdasarkan rekam jejak lengkap dan bukan potongan peristiwa. Pemberian gelar pahlawan tidak dimaksudkan meniadakan kritik, melainkan mengakui aspek-aspek kontribusi yang berdampak nyata bagi negara.

Dalam sejarah Indonesia modern, Soeharto tercatat sebagai pemimpin yang mengawal masa transisi penting dari ketidakstabilan menuju konsolidasi nasional. Pada era awal kepemimpinannya, Indonesia menghadapi tantangan ketahanan pangan, inflasi ekstrem, infrastruktur terbatas, dan konflik sosial-politik yang belum pulih. Stabilitas yang dibangun pada masa itu menjadi fondasi bagi berjalannya banyak program pembangunan jangka panjang yang kemudian menopang pertumbuhan berbagai sektor strategis.

Salah satu warisan penting yang sering luput dari pembacaan publik adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984, yang mendapatkan pengakuan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Program intensifikasi pertanian, pembangunan irigasi, serta pemberdayaan petani melalui penyuluhan dan subsidi benih merupakan kebijakan konkret yang membawa perubahan besar bagi desa-desa di seluruh Nusantara. Keberhasilan ini memberikan pondasi bagi ketahanan pangan nasional selama bertahun-tahun.

Di sektor pembangunan fisik, periode 1970–1990-an ditandai pembangunan jalan nasional, bendungan, jaringan listrik, puskesmas, serta sekolah dasar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Program Inpres Pendidikan dan Kesehatan misalnya, berperan penting membuka akses bagi jutaan anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan layanan dasar. Efek ganda dari investasi tersebut masih terasa hingga hari ini dalam bentuk pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Soeharto juga memainkan peran dalam diplomasi kawasan dan hubungan luar negeri. Indonesia berkontribusi sebagai salah satu pilar pembentuk stabilitas Asia Tenggara melalui ASEAN. Hubungan ekonomi-politik Indonesia dengan berbagai negara mitra diperkuat melalui kebijakan luar negeri bebas aktif. Langkah-langkah ini turut menciptakan kondisi kondusif bagi penanaman modal dan integrasi Indonesia dalam ekonomi global.

Tentu sejarah tidak pernah hitam-putih. Ada dinamika, kontroversi, dan kritik yang tetap relevan untuk dipelajari sebagai refleksi. Namun pengakuan atas gelar pahlawan dapat dipahami dalam kerangka penilaian terhadap kontribusi besar yang memberikan dampak sistemik bagi pembangunan bangsa. Proses ini bukan glorifikasi, melainkan pengakuan terhadap bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang memiliki signifikansi nasional.

Pada akhirnya, polemik yang muncul hendaknya tidak memecah masyarakat, melainkan menjadi momentum untuk memahami sejarah secara lebih komprehensif. Dengan pendekatan objektif dan berimbang, bangsa ini dapat belajar dari keberhasilan sekaligus kekurangannya. Pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto dapat dipandang sebagai penghormatan atas kontribusi pembangunan yang nyata, sembari tetap membuka ruang diskusi kritis sebagai bagian dari kedewasaan sejarah dan demokrasi.