Kesejahteraan Buruh dalam Bingkai Realitas Ekonomi

Aspirasi buruh adalah bagian yang sah dari kehidupan demokrasi, dan keinginan untuk mendapatkan kenaikan upah yang lebih baik merupakan hal yang wajar. Namun dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, kita perlu melihat bahwa mekanisme pengambilan keputusan kini telah berubah. Pemerintah menggunakan formula nasional yang berbasis data untuk menentukan besaran UMP, sehingga prosesnya tidak lagi bergantung pada tekanan massa atau situasi politik, melainkan pada indikator ekonomi yang terukur. Rumus ini mencakup inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks yang menggambarkan produktivitas dan kondisi pasar kerja. Dengan pendekatan seperti ini, proses penetapan upah menjadi lebih transparan dan adil bagi seluruh pihak.

Banyak yang menilai pemerintah tidak membuka ruang diskusi, padahal sebelum UMP 2026 disahkan, serikat buruh tetap memiliki posisi formal dalam Dewan Pengupahan. Di sana para perwakilan buruh menyampaikan usulan, data lapangan, serta pandangan terkait kondisi riil pekerja. Setelah UMP ditetapkan sekalipun, komunikasi tetap berjalan untuk evaluasi tahun berikutnya. Penjelasannya sederhana, bukan dialognya yang tertutup, tetapi keputusan UMP yang memang tidak bisa diubah setelah mengikuti formula yang telah ditetapkan secara nasional.

Melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, UMP Indonesia terus mengalami kenaikan meskipun bertahap. UMP 2025 yang ditetapkan tahun lalu sudah naik signifikan di banyak provinsi. Pola kenaikan bertahap ini dipilih untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan kemampuan dunia usaha dalam menanggung biaya tenaga kerja. Pemerintah harus mempertahankan iklim usaha yang sehat agar investor tidak ragu menanam modal di Indonesia. Jika upah naik terlalu besar dalam satu waktu, industri bisa tertekan, dan risiko yang muncul bukan hanya berkurangnya ekspansi usaha, tetapi juga potensi PHK dan penyempitan lapangan kerja.

Di sisi lain, lebih dari 90 persen lapangan kerja Indonesia ditopang oleh UMKM yang memiliki kemampuan finansial terbatas. Kenaikan upah yang terlalu tinggi akan berdampak langsung pada biaya produksi UMKM dan bisa membuat banyak pelaku usaha kesulitan bertahan. Ketika UMKM kolaps, yang terdampak pertama kali bukanlah pemerintah atau pengusaha besar, tetapi justru para pekerja di lapangan. Karena itu, keputusan kenaikan UMP yang mengikuti formula nasional bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang menjaga agar ekonomi tetap stabil dan lapangan kerja tetap tersedia.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, aksi besar-besaran untuk menekan perubahan UMP 2026 sebenarnya tidak akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Pemerintah dan pemerintah daerah tetap wajib mengikuti formula nasional. Sementara itu, aksi justru berpotensi merugikan pekerja karena waktu bekerja bisa terpotong dan risiko sanksi perusahaan dapat muncul. Padahal ruang komunikasi resmi masih tersedia dan jauh lebih efektif dalam membentuk kebijakan jangka panjang.

Pada akhirnya, tujuan kita sama, yakni kesejahteraan buruh harus meningkat tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dan keamanan pekerjaan. Di tengah formula UMP yang telah terukur dan baku, langkah terbaik adalah menjaga suasana tetap kondusif dan berkomunikasi secara tenang dan realistis. Dengan cara itu, aspirasi buruh tidak hanya tersampaikan, tetapi juga ikut menentukan arah kebijakan upah di masa mendatang.