Menolak Reuni Akbar 212 Merupakan Sebuah Langkah Tepat Untuk Menjaga Persatuan

Rencana digelarnya Reuni Akbar 212 kembali menimbulkan reaksi beragam di tengah masyarakat. Di satu sisi, sebagian kelompok masih menganggap acara tersebut sebagai bentuk silaturahmi dan peneguhan identitas. Namun di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menyatakan penolakan dan menilai bahwa kegiatan itu sudah tidak relevan serta berpotensi membawa dampak negatif bagi kehidupan berbangsa. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan—banyak di antaranya justru berlandaskan upaya menjaga stabilitas sosial, ketertiban umum, dan persatuan nasional.

1. Kekhawatiran akan Politisasi dan Penggunaan Identitas
Salah satu alasan utama penolakan adalah kekhawatiran bahwa acara tersebut kembali menjadi panggung politisasi agama. Sejarah 212 tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik, sehingga banyak pihak menilai bahwa reuni serupa berpotensi dimanfaatkan untuk agenda tertentu. Politisasi identitas dianggap dapat merusak kerukunan, menimbulkan stigma, dan memperdalam jurang perbedaan di masyarakat. Atas dasar itu, penolakan dipandang sebagai langkah untuk menjaga agar ruang publik bebas dari kepentingan yang dapat memperkeruh suasana kebangsaan.

2. Mengantisipasi Ketegangan dan Konflik Sosial
Gerakan massa dalam skala besar selalu memiliki potensi gesekan di lapangan. Kekhawatiran akan munculnya benturan antara kelompok pro dan kontra menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak pihak menolak. Mereka tidak ingin masyarakat kembali terbelah, terlebih dalam situasi sosial-politik yang kini relatif kondusif. Menolak reuni besar dianggap lebih bijak untuk menghindari ketegangan yang tidak perlu.

3. Relevansi Gerakan yang Dianggap Sudah Tidak Sesuai
Banyak masyarakat menilai bahwa isu yang menjadi dasar gerakan 212 sudah selesai dan tidak lagi menjadi kebutuhan mendesak bangsa saat ini. Indonesia tengah menghadapi tantangan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kestabilan sosial yang memerlukan fokus dan energi bersama. Karena itu, menggelar reuni besar dianggap tidak memberikan kontribusi nyata bagi persoalan aktual. Penolakan muncul sebagai bentuk prioritas terhadap hal yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

4. Dampak Terhadap Ketertiban dan Aktivitas Publik
Sebagai kegiatan besar yang digelar di ruang publik, Reuni Akbar 212 menimbulkan konsekuensi terhadap lalu lintas, aktivitas ekonomi, hingga keamanan. Kemacetan masif, penutupan jalan, dan beban tambahan bagi aparat menjadi kekhawatiran yang sering disuarakan. Banyak warga merasa bahwa ruang publik seharusnya digunakan dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas, sehingga penolakan dianggap hal yang wajar.

5. Kekhawatiran Munculnya Ujaran Kebencian dan Polarisasi
Sebagian penolakan juga muncul karena pengalaman masa lalu di mana narasi yang disampaikan dalam kegiatan serupa dinilai dapat memicu kebencian, intoleransi, atau sikap saling curiga antarkelompok. Untuk menjaga agar ruang publik tetap sehat, inklusif, dan bebas dari narasi yang memecah belah, banyak pihak memilih untuk menolak pelaksanaan reuni tersebut.

Penolakan terhadap rencana Reuni Akbar 212 bukan sekadar reaksi emosional, melainkan pertimbangan matang demi kepentingan bersama. Banyak pihak menilai bahwa menjaga stabilitas, menghindari polarisasi, serta memprioritaskan ketertiban umum jauh lebih penting bagi perjalanan bangsa saat ini. Dengan menempatkan persatuan sebagai prioritas, penolakan tersebut justru dapat dipahami sebagai langkah positif dalam menjaga harmoni dan keberlangsungan kehidupan sosial yang lebih damai.