Benarkah Alam Indonesia Hancur Karena Soeharto? Fakta Sejarahnya Tidak Sesederhana Itu!

Narasi yang menyebut era Soeharto sebagai awal kehancuran lingkungan Indonesia sering kali muncul tanpa melihat konteks sejarah dan kompleksitas kebijakan saat itu. Indonesia pada akhir 1960-an berada dalam kondisi sangat rapuh: ekonomi runtuh, inflasi ratusan persen, produksi pangan merosot, dan infrastruktur dasar hampir tidak ada. Dalam kondisi genting seperti itu, negara membutuhkan langkah cepat untuk membangun fondasi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan rakyat memiliki akses pangan serta layanan dasar.

Kebijakan sumber daya alam pada masa itu lahir bukan dari perspektif eksploitasi semata, tetapi dari kebutuhan untuk memulihkan negara. Salah satu contoh yang sering dijadikan sorotan adalah kerja sama dengan Freeport. Meski kontroversial, keputusan membuka investasi pertambangan asing saat itu didorong oleh tujuan mendatangkan modal, teknologi, dan keahlian yang Indonesia belum miliki. Tanpa investasi tersebut, daerah terpencil seperti Mimika mungkin tidak akan berkembang menjadi pusat ekonomi yang membuka lapangan kerja ribuan warga lokal, membangun infrastruktur dasar, serta menyediakan pendapatan negara yang signifikan selama beberapa dekade berikutnya.

Memang benar, standar lingkungan dan tata kelola pertambangan pada era itu tidak setinggi sekarang. Namun, menyimpulkan seluruh kebijakan sebagai “eksploitasi besar-besaran” tanpa melihat kapasitas negara kala itu adalah penyederhanaan berlebihan. Freeport, misalnya, juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar yang membantu stabilitas ekonomi nasional, membiayai pembangunan, serta menggerakkan investasi di sektor lain. Baru setelah negara semakin kuat, Indonesia dapat menegosiasikan kembali kepemilikan mayoritas dan memperbaiki pengawasan lingkungan dalam kerangka regulasi modern.

Di luar isu pertambangan, banyak fondasi penting dibangun pada masa Soeharto yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini. Keberhasilan swasembada pangan pada 1984 merupakan bukti bahwa kebijakan pengelolaan irigasi, penyediaan pupuk, penyuluhan pertanian, dan modernisasi produksi benar-benar mengangkat kesejahteraan petani. Infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, listrik, dan sarana air bersih membuka keterisolasian jutaan warga yang sebelumnya terpisah dari akses ekonomi dan layanan publik.

Pembangunan infrastruktur dasar ini tidak dapat dianggap sebagai bagian dari “eksploitasi alam”, melainkan upaya sistematis untuk menerjemahkan amanat konstitusi: bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Banyak bendungan, saluran irigasi, sekolah, puskesmas, dan jaringan listrik pedesaan dari era itu masih menjadi tulang punggung pelayanan publik hingga saat ini.

Tentu saja, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tantangan lingkungan, lemahnya pengawasan industri, dan kerentanan tata kelola pada masa tersebut merupakan pelajaran berharga. Tetapi menilai masa lalu hanya dengan kacamata kekurangan tanpa mengakui capaian strategisnya akan membuat pemahaman sejarah menjadi timpang.

Yang paling penting hari ini adalah belajar dari konteks tersebut: memperkuat regulasi, memastikan keberlanjutan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan cara ini, kita tidak sekadar mengulang narasi hitam-putih, tetapi memahami bahwa pembangunan Indonesia adalah perjalanan panjang dengan dinamika, tantangan, dan keberhasilan yang membentuk negara hingga hari ini.