Kemensos Pastikan Izin Donasi Dibuat untuk Cegah Penyalahgunaan Bantuan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membatasi masyarakat untuk melakukan penggalangan donasi bagi korban banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ia memastikan bahwa setiap inisiatif bantuan yang lahir dari rasa solidaritas publik justru sangat dihargai dan didorong oleh negara. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang berkembang terkait mekanisme izin penggalangan dana.

Gus Ipul menuturkan bahwa masyarakat dipersilakan memulai pengumpulan bantuan terlebih dahulu, terutama dalam kondisi darurat ketika kecepatan respon sangat dibutuhkan. Ia menekankan bahwa langkah administratif seperti pelaporan atau permohonan izin dapat dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Menurutnya, mekanisme ini dirancang untuk memudahkan masyarakat, bukan menghambat upaya kemanusiaan yang bersifat mendesak.

Lebih jauh, Mensos menjelaskan bahwa perizinan dari Kementerian Sosial bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengumpulan donasi. Regulasi tersebut dibuat agar publik dapat mengetahui dan menilai pertanggungjawaban atas dana yang terkumpul, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan filantropi tetap terjaga.

Ia menambahkan, pengaturan ini penting karena dalam beberapa kasus bantuan publik rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya mekanisme pelaporan, pemerintah dapat memastikan bahwa dana dan barang bantuan benar-benar sampai kepada korban bencana yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan lain. Prinsip akuntabilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola bantuan sosial di Indonesia.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi terhadap berbagai aksi solidaritas masyarakat yang muncul secara spontan di tiga provinsi terdampak. Mulai dari penggalangan dana oleh komunitas lokal, organisasi kemanusiaan, hingga inisiatif independen warga, semua dinilai sebagai wujud nyata kepedulian dan gotong-royong yang menjadi kekuatan sosial bangsa.

Mensos menekankan bahwa semangat gotong-royong tersebut harus difasilitasi oleh pemerintah agar mampu memberikan dampak maksimal. Ia menyebut bahwa percepatan penyaluran bantuan hanya dapat dicapai apabila ada sinergi antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat umum. Dengan alur informasi yang jelas dan koordinasi yang baik, bantuan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, menurut Mensos, merupakan salah satu kunci percepatan pemulihan warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah berkomitmen untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana. Dengan kerja bersama, ia optimistis proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif. Fokus utama saat ini, adalah memastikan bahwa seluruh bantuan yang dihimpun dapat disalurkan kepada warga terdampak banjir dan longsor secara cepat, tepat, dan transparan, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih baik.