Transparansi dalam Aksi, Kepemimpinan Presiden Prabowo Menjawab Tantangan Bencana

Isu yang menyebut Presiden diminta transparan dan tidak “omon-omon” dalam konteks penetapan serta penanganan bencana perlu dilihat secara jernih dan proporsional. Dalam situasi darurat, pemerintah tidak bekerja di ruang wacana semata, melainkan di lapangan dengan kompleksitas tinggi, keterbatasan waktu, dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Oleh karena itu, ukuran utama transparansi seharusnya berpijak pada tindakan nyata, bukan sekadar narasi verbal.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan bencana harus mengedepankan kecepatan respons dan ketepatan keputusan. Instruksi pengerahan sumber daya negara, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta keterlibatan aktif pemerintah daerah menunjukkan bahwa negara hadir secara konkret, bukan sekadar menyampaikan janji di ruang publik.

Transparansi dalam penanganan bencana juga tercermin dari mekanisme kerja yang terbuka dan dapat dipantau. Data situasi, kebutuhan logistik, serta progres penanganan disampaikan melalui saluran resmi pemerintah dan laporan lapangan. Dalam kondisi yang terus berubah, pemerintah memilih kehati-hatian agar informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan masyarakat, sekaligus mencegah kepanikan dan disinformasi.

Narasi “omon-omon” kerap muncul karena sebagian pihak menilai komunikasi pemerintah kurang sensasional. Padahal, pendekatan Presiden justru menekankan kesesuaian antara pernyataan dan kemampuan operasional di lapangan. Setiap kebijakan diikuti langkah konkret, mulai dari distribusi bantuan, pembukaan akses wilayah terdampak, pelayanan kesehatan darurat, hingga pemulihan infrastruktur dasar.

Penetapan status bencana nasional sendiri bukanlah keputusan politis, melainkan berbasis kajian objektif dan parameter yang jelas. Pemerintah memastikan bahwa setiap status yang ditetapkan diikuti konsekuensi nyata berupa dukungan anggaran, sumber daya, dan kewenangan tambahan agar penanganan lebih efektif dan terukur. Inilah bentuk akuntabilitas kebijakan yang sering luput dari sorotan narasi negatif.

Selain itu, kepemimpinan Presiden Prabowo menempatkan kolaborasi sebagai pilar utama transparansi. Keterlibatan TNI, Polri, BNPB, relawan, dan masyarakat sipil menciptakan mekanisme kontrol sosial alami. Banyaknya pihak yang terlibat justru memperkuat pengawasan publik terhadap jalannya penanganan bencana, sehingga sulit bagi negara untuk bekerja secara tertutup.

Pada akhirnya, transparansi tidak diukur dari kerasnya slogan, melainkan dari jejak kebijakan dan dampaknya bagi rakyat. Dalam penanganan bencana nasional, kerja nyata pemerintah di bawah Presiden Prabowo menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar berbicara, tetapi bertindak. Fakta di lapangan inilah yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam menilai kinerja, bukan tudingan yang terlepas dari realitas.