Transparansi Data dan Perbaikan Berkelanjutan dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berada pada angka 0,008 persen perlu dibaca dalam konteks skala program nasional yang sangat besar. MBG merupakan layanan publik yang menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap hari, sehingga evaluasi kinerjanya secara kebijakan memang menggunakan rasio dan proporsi untuk mengukur tingkat risiko, bukan semata angka absolut yang terlepas dari konteks.

Dalam program dengan cakupan luas, penggunaan persentase menjadi alat untuk melihat sejauh mana risiko dapat dikendalikan. Angka 0,008 persen tidak dimaksudkan untuk meniadakan fakta terjadinya keracunan, melainkan untuk menunjukkan bahwa secara sistemik, kejadian tersebut berada pada proporsi yang sangat kecil dibandingkan total distribusi makanan yang dilakukan setiap hari di ribuan titik layanan. Pendekatan ini lazim digunakan dalam kebijakan publik berskala besar untuk memastikan penilaian kinerja dilakukan secara adil dan proporsional.

Pernyataan tersebut juga mencerminkan sikap transparansi pemerintah dalam membuka data kepada publik. Pemerintah tidak menutup-nutupi adanya kasus, tetapi justru menyampaikan angka resmi sebagai dasar evaluasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keterbukaan data menjadi prasyarat penting agar perbaikan kebijakan dapat dilakukan secara terukur dan akuntabel, sekaligus memberi ruang pengawasan publik yang lebih sehat.

Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa angka kecil bukan berarti persoalan dianggap selesai. Setiap kasus keracunan tetap diperlakukan serius karena menyangkut keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak. Pemerintah menyatakan telah melakukan langkah korektif, mulai dari evaluasi dapur MBG, penguatan standar operasional prosedur higienitas, peningkatan pengawasan bahan baku pangan, hingga koordinasi lebih intensif dengan dinas kesehatan daerah. Langkah-langkah ini dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang, sekaligus meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh.

Pendekatan kebijakan yang ditempuh menegaskan prinsip bahwa perbaikan dilakukan tanpa menghentikan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat luas. Program MBG tetap berjalan sambil dievaluasi dan diperkuat, karena penghentian total justru berpotensi mengganggu pemenuhan gizi jutaan penerima manfaat. Dalam kebijakan publik, koreksi dan penyempurnaan merupakan bagian dari proses, bukan indikator kegagalan.

Dengan demikian, pernyataan Presiden tentang angka 0,008 persen seharusnya dipahami sebagai penjelasan konteks dan arah kebijakan, bukan penyangkalan masalah. Pemerintah menempatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan program. Evaluasi berjalan, perbaikan dilakukan, dan layanan kepada masyarakat tetap dilanjutkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga kualitas sumber daya manusia sejak dini.