Ketika Algoritma Mengalahkan Fakta: Isu Prabowo–Luhut yang Dibesar-besarkan

Isu dugaan keretakan hubungan antara Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Pandjaitan kembali ramai di ruang digital. Menariknya, isu ini tidak berangkat dari pernyataan resmi, keputusan kebijakan yang saling bertentangan, atau konflik terbuka. Ia justru tumbuh dari potongan narasi, tafsir atas perbedaan penekanan, dan dinamika algoritma media sosial yang gemar mengedepankan sensasi.

Dalam ekosistem digital hari ini, konten bernuansa konflik cenderung lebih cepat menyebar. Judul provokatif, cuplikan video tanpa konteks, hingga spekulasi yang dibungkus seolah analisis, mudah memantik emosi publik. Perbedaan pendapat yang wajar dalam proses pemerintahan lalu direduksi menjadi drama personal. Padahal, pemerintahan modern tidak bekerja dengan satu suara tunggal sejak awal, melainkan melalui pertukaran pandangan sebelum keputusan final diambil.

Fenomena ini menunjukkan dua hal. Pertama, publik sering kali menyamakan perbedaan penekanan kebijakan dengan konflik personal. Kedua, absennya literasi politik membuat sebagian warganet cepat menarik kesimpulan tanpa menunggu klarifikasi atau sumber primer. Dalam sistem presidensial, presiden adalah pengambil keputusan akhir, sementara para pembantu presiden menyampaikan masukan dari bidangnya masing-masing. Dinamika ini bukan tanda perpecahan, melainkan mekanisme kerja.

Isu “retak” juga kerap muncul pada fase awal pemerintahan, ketika konsolidasi masih berlangsung dan ekspektasi publik tinggi. Pada fase ini, setiap gestur, pernyataan, atau perbedaan gaya komunikasi mudah ditafsirkan berlebihan. Media sosial lalu memperbesar tafsir tersebut melalui repetisi, bukan verifikasi. Akibatnya, opini yang belum teruji berubah menjadi “kebenaran” semu.

Yang kerap luput disadari, koordinasi pemerintahan tidak selalu berlangsung di depan kamera. Banyak keputusan penting lahir dari rapat tertutup, kajian teknis, dan diskusi internal. Ketiadaan momen publik bersama tidak serta-merta berarti hubungan memburuk. Menilai stabilitas pemerintahan dari viralitas konten adalah kekeliruan metodologis.

Karena itu, publik perlu bersikap lebih kritis. Ukur stabilitas dari konsistensi kebijakan, keberlanjutan program, dan kinerja institusi, bukan dari gosip relasi personal. Tanpa pernyataan resmi atau bukti kebijakan yang saling menegasikan, narasi “keretakan” patut diperlakukan sebagai spekulasi. Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik, yang dibutuhkan bangsa ini bukan drama elite, melainkan fokus pada hasil kerja dan kepentingan publik.