MBG untuk Lansia: Negara Memperluas Perlindungan Gizi Kelompok Paling Rentan

Rencana pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada lansia usia 75 tahun ke atas menandai babak baru kebijakan perlindungan sosial berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Di tengah perubahan struktur demografi dan meningkatnya jumlah lansia yang hidup sendiri, kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara yang adaptif dan responsif, bukan sekadar menjalankan program secara kaku.

Sejak awal, MBG dirancang sebagai intervensi gizi bagi kelompok rentan—anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa lansia, terutama yang berusia lanjut dan memiliki keterbatasan fisik maupun ekonomi, juga menghadapi risiko serius kekurangan gizi. Memperluas cakupan MBG kepada lansia bukanlah perubahan arah, melainkan penguatan tujuan awal: memastikan pemenuhan gizi bagi mereka yang paling membutuhkan.

Kekhawatiran publik terkait risiko kesehatan lansia perlu dijawab dengan fakta. Pemerintah menegaskan bahwa MBG untuk lansia tidak akan disamakan dengan skema untuk anak sekolah. Menu disusun berbasis kebutuhan gizi lansia, memperhatikan kondisi kesehatan umum, serta dilengkapi mekanisme evaluasi dan pengawasan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dirancang dengan kehati-hatian, bukan asal memperluas sasaran.

Di sisi lain, usulan agar seluruh lansia diarahkan ke panti sosial tidak sepenuhnya realistis. Banyak lansia memilih tetap tinggal di rumah atau di lingkungan komunitasnya. Negara tidak bisa memaksakan satu model layanan untuk semua. Karena itu, MBG hadir sebagai solusi yang lebih inklusif: mendukung lansia di tempat tinggalnya, tanpa mencabut kemandirian dan martabat mereka.

Perluasan MBG juga harus dilihat dalam konteks jangka panjang. Indonesia tengah menuju masyarakat menua. Investasi pada gizi lansia bukan hanya soal belas kasih, tetapi langkah strategis menjaga kualitas hidup, menekan beban kesehatan, dan memperkuat ketahanan sosial. Program yang dievaluasi dan diperbaiki secara berkala justru menunjukkan tata kelola yang bertanggung jawab.

Alih-alih memelintirnya sebagai kebijakan yang “kehilangan konsep”, perluasan MBG patut diapresiasi sebagai bukti bahwa negara belajar dari lapangan dan berani menyesuaikan kebijakan. Tantangan tentu ada, namun jawabannya bukan penghentian, melainkan penguatan standar, transparansi, dan pengawasan. Pada akhirnya, kebijakan publik yang baik adalah yang mampu tumbuh mengikuti kebutuhan rakyatnya—termasuk mereka yang telah lanjut usia.