BGN Perkuat Tata Kelola MBG, Pegawai Dilarang Miliki atau Terafiliasi dengan Dapur SPPG

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara lebih transparan dan akuntabel. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan pegawai BGN tidak memiliki maupun terafiliasi dengan pengelola dapur SPPG.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa kebijakan tersebut penting untuk menjaga independensi pengambilan keputusan di lingkungan BGN. Menurutnya, pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan tidak boleh berada dalam posisi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan terhadap pelaksanaan program.

"Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat dan penerima manfaat, bukan kepentingan pihak tertentu," ujar Agustina.

Ia menjelaskan bahwa BGN saat ini tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme operasional program MBG, termasuk evaluasi terhadap keberadaan dan kualitas SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah.

Dalam proses tersebut, BGN menempatkan kebutuhan penerima manfaat sebagai prioritas utama. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan intervensi gizi yang diberikan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan dan memberikan dampak yang optimal.

Agustina menuturkan bahwa pemetaan penerima manfaat akan dilakukan secara lebih terukur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tenaga ahli dan institusi terkait. Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan layanan serta distribusi SPPG di lapangan.

Selain itu, BGN juga sedang menyiapkan standar dan indikator evaluasi baru untuk memastikan setiap dapur MBG memenuhi persyaratan teknis, kualitas layanan, serta prinsip tata kelola yang baik.

Menurutnya, dapur yang memenuhi standar tetap dapat beroperasi dan mendukung pelaksanaan program. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan audit, BGN akan mengambil langkah penyesuaian, termasuk kemungkinan penggabungan layanan maupun penghentian operasional.

Langkah penataan tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperkuat akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan sistem yang lebih transparan dan terukur, BGN berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan semakin efektif dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.

Melalui kebijakan ini, BGN menegaskan bahwa integritas, profesionalisme, dan pelayanan kepada penerima manfaat menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis ke depan.