BGN Pastikan Program MBG Didukung Ahli Gizi, Bukan Sekadar Kebijakan Administratif

Isu yang beredar tentang kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dan ketiadaan latar belakang gizi pada sebagian pejabatnya kerap dijadikan alasan untuk meragukan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Narasi ini, meskipun mengundang perhatian, perlu dilihat secara lebih objektif dengan memahami bagaimana lembaga ini bekerja. Dalam pernyataannya, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa seluruh menu MBG telah dikurasi oleh tenaga ahli gizi. Pernyataan ini menjadi bantahan jelas terhadap kekhawatiran publik bahwa program berjalan tanpa keterlibatan ilmiah. Ia menekankan bahwa pengelola dapur penyedia makanan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah menu yang sudah ditetapkan, karena setiap sajian sudah melalui proses kajian ketat oleh profesional yang memang berkompetensi di bidang gizi.

Hal ini memperlihatkan bahwa struktur kerja BGN tidak serta merta meletakkan seluruh tanggung jawab teknis pada pejabat puncak. Sebagai sebuah badan pemerintah, BGN memang lebih berperan dalam hal koordinasi, perumusan kebijakan, pengawasan, dan penjaminan mutu. Tugas utama pejabat tinggi adalah memastikan kebijakan berjalan tepat sasaran, sumber daya terdistribusi merata, serta standar operasional dijalankan. Aspek teknis seperti penentuan menu, perhitungan kandungan gizi, hingga evaluasi kualitas makanan tetap diserahkan pada tenaga ahli di bidangnya. Inilah alasan mengapa meskipun pimpinan tidak selalu berlatar belakang gizi, kualitas teknis program tetap terjamin.

Perlu dipahami pula bahwa sistem birokrasi di Indonesia sering memisahkan peran pengambil kebijakan dari pelaksana teknis. Seorang pejabat tinggi dituntut memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan keterampilan koordinasi antarinstansi. Sementara tenaga profesional dengan latar belakang akademis spesifik, dalam hal ini ahli gizi, ditugaskan sebagai penyusun, kurator, dan evaluator program. Kolaborasi inilah yang sebenarnya menjadi kunci keberhasilan MBG, bukan sekadar latar belakang individu di kursi pimpinan.

Narasi bahwa MBG rentan karena dipimpin pejabat non-gizi juga bisa menyesatkan bila dilepaskan dari konteks kerja kolektif lembaga. Publik berhak mengawasi, tetapi perlu pula memahami bahwa setiap porsi makanan yang disalurkan melalui program MBG melewati standar ketat yang melibatkan disiplin ilmu gizi. Mulai dari perhitungan kalori, kecukupan protein, hingga variasi sayuran dan buah, semua sudah ditetapkan oleh para pakar. Pengelola dapur hanya bertindak sebagai pelaksana teknis yang mengolah bahan sesuai menu yang diberikan, tanpa ruang untuk mengubah komposisi yang sudah ditetapkan.

Dengan sistem seperti ini, tudingan bahwa MBG tidak aman atau kurang berkualitas karena pejabat puncak BGN bukan lulusan gizi menjadi kurang relevan. Faktanya, keterlibatan tenaga ahli justru menjadi fondasi utama dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan: meningkatkan asupan bergizi anak-anak Indonesia. Lebih jauh, BGN juga membuka ruang evaluasi dan audit menyeluruh untuk terus memperbaiki rantai penyediaan, pengolahan, dan distribusi. Transparansi ini penting sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

Isu seputar latar belakang pejabat memang sering digunakan untuk membentuk persepsi publik. Namun, yang lebih penting dari itu adalah hasil nyata program di lapangan. Selama MBG mampu menghadirkan makanan aman, sehat, dan bergizi bagi anak sekolah, maka program tersebut telah menjalankan mandatnya. Kritik tetap diperlukan, tetapi kritik yang produktif seharusnya diarahkan pada aspek implementasi, pengawasan, atau distribusi, bukan semata menyerang profil individu pejabat yang justru tidak bekerja sendirian.

Dengan demikian, kontra narasi terhadap isu ini menjadi penting untuk menyeimbangkan informasi. BGN telah menegaskan bahwa ahli gizi memegang peran kunci dalam menentukan menu, dan semua pihak yang terlibat di lapangan hanyalah menjalankan arahan profesional. Struktur kerja ini memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga. Menghadirkan kepercayaan publik tentu bukan hal mudah, tetapi BGN telah menunjukkan komitmen nyata dengan membangun sistem yang berbasis pada keilmuan dan diawasi ketat.

Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya adalah bagaimana terus memperbaiki standar, meningkatkan kapasitas tenaga gizi, memperluas jangkauan distribusi, dan memperkuat pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, kritik terhadap latar belakang individu bisa ditempatkan secara proporsional, sementara publik tetap memperoleh kepastian bahwa program gizi nasional dijalankan dengan standar tinggi.