Pemerintahan Prabowo Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum Yang Adil Dan Konsisten

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem hukum nasional yang tegas, transparan, dan bebas intervensi politik. Di tengah perbincangan publik mengenai sejumlah kasus hukum, pemerintah menekankan pentingnya menjaga keadilan yang berpijak pada konstitusi, bukan opini atau tekanan publik.

Berbagai pihak sempat menyoroti penanganan kasus hukum tertentu, termasuk perkara yang melibatkan Silfester Matutina. Namun, pemerintah menilai satu kasus tidak dapat dijadikan tolok ukur terhadap keseluruhan arah penegakan hukum nasional.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa penegakan hukum di era Presiden Prabowo dijalankan secara tegas dan sesuai aturan, dengan pemerintah yang tidak mencampuri proses hukum agar hasilnya benar-benar adil dan konstitusional.

Sejak awal masa jabatannya, Presiden Prabowo mendorong reformasi hukum menyeluruh dengan memperkuat pengawasan internal, mempercepat digitalisasi proses hukum, dan menegaskan bahwa lembaga penegak hukum harus bekerja tanpa intervensi politik.

“Hukum adalah tiang negara. Siapa pun yang melanggar harus ditindak tanpa pandang jabatan, status, atau kedekatan politik,” tegas Presiden dalam arahannya kepada aparat penegak hukum.

Pengamat hukum menilai langkah pemerintah yang berhati-hati dan berbasis prosedur mencerminkan profesionalitas, bukan kelemahan. Pendekatan ini dinilai mampu membangun sistem hukum yang matang dan berkeadilan bagi semua pihak.

Kritik publik terhadap kinerja aparat penegak hukum tetap dianggap bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun, pemerintah mengajak masyarakat menilai secara objektif, karena fokus utama saat ini adalah memperkuat fondasi sistem hukum agar keadilan benar-benar menjadi milik semua warga negara.

“Ketegasan hukum bukan berarti tergesa, tetapi pasti. Pemerintah memastikan setiap proses dijalankan sesuai hukum agar hasilnya sah dan dipercaya masyarakat,” ujar juru bicara Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintahan Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak diukur dari satu kasus, tetapi dari konsistensi membangun sistem yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.