Penanganan Bencana Terukur, Kritik “Lambat” Tidak Berdasar

Ketika bencana besar melanda Sumatera, sejumlah narasi negatif muncul di ruang publik yang menuding pemerintah lambat merespons. Tuduhan ini sering kali tidak mencerminkan kondisi di lapangan, karena sejak hari pertama banjir dan longsor terjadi, pemerintah pusat dan daerah telah bergerak dalam pola tanggap darurat yang terukur dan terkoordinasi. BNPB, TNI, Polri, Basarnas, serta Kementerian Kesehatan langsung diterjunkan ke wilayah terdampak untuk melakukan evakuasi warga, membuka akses terputus, dan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan tetap terpenuhi. Jalur-jalur vital, termasuk koridor utama Tarutung–Sibolga, segera diperbaiki untuk mempercepat mobilisasi logistik dan tim penyelamat. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menunggu tekanan publik untuk bertindak; respons dilaksanakan seketika sesuai standar operasi darurat nasional.

Presiden dan kementerian terkait juga memantau perkembangan secara harian. Instruksi untuk tindakan cepat, tepat, dan berbasis data telah disampaikan sejak awal kepada seluruh jajaran. Pemerintah bahkan memastikan bahwa cadangan dana darurat mencukupi, dan Kementerian Keuangan menyatakan siap menambah dukungan anggaran bila diperlukan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan fiskal diarahkan untuk memprioritaskan keselamatan warga dan mempercepat pemulihan daerah terdampak. Kritik yang menyebut pemerintah lamban sering kali mengabaikan fakta bahwa operasi penyelamatan membutuhkan koordinasi lintas lembaga, kondisi geografis ekstrem, cuaca buruk, serta titik bencana yang tersebar di banyak daerah. Meski menghadapi tantangan tersebut, tim gabungan tetap bekerja selama 24 jam untuk menjangkau lokasi-lokasi paling terisolasi.

Selain fokus pada penyelamatan jiwa, pemerintah juga mulai menyiapkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Perumusan kebutuhan jangka panjang ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi membangun fondasi pemulihan yang berkelanjutan untuk masyarakat. Pendekatan komprehensif ini menjadi alasan mengapa penanganan tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek atau satu momen, melainkan dari keseluruhan upaya terpadu yang terus berjalan.

Narasi lambat tanggap sering kali lahir dari potongan informasi tanpa konteks, sementara fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. Kecepatan bukan hanya ukuran keberhasilan, tetapi juga ketepatan dalam menentukan prioritas, menjaga keselamatan petugas, dan memastikan bantuan tersalurkan ke tangan yang membutuhkan. Melalui kerja kolaboratif pemerintah pusat, daerah, aparat, dan masyarakat, proses penanganan bencana di Sumatera menjadi bukti bahwa negara tidak pernah abai. Dengan komitmen kuat dan langkah terukur, pemerintah menunjukkan bahwa keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas tertinggi, sekaligus menepis anggapan bahwa negara bergerak lambat dalam situasi darurat.