MBG Tetap Jalan, Penanganan Bencana Tetap Prioritas: Negara Hadir Tanpa Mengorbankan Generasi

Seruan untuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mempercepat penanganan bencana sebenarnya muncul dari kepedulian, tetapi tidak sesuai dengan cara kerja anggaran pemerintah. Indonesia memiliki mekanisme darurat tersendiri—mulai dari Dana Siap Pakai BNPB, Belanja Tak Terduga, hingga cadangan lintas kementerian—yang memungkinkan negara bergerak cepat dalam situasi kritis tanpa mengganggu program nasional lain seperti MBG. Karena itu, penghentian MBG bukan hanya tidak perlu, tetapi juga tidak relevan dengan kerangka penanganan bencana yang telah dirancang bertahun-tahun.

Di tengah musibah banjir besar di Sumatera, Presiden Prabowo secara tegas menginstruksikan seluruh kementerian, TNI, Polri, dan lembaga terkait untuk memprioritaskan penanganan bencana secara menyeluruh. Arahan ini memastikan evakuasi berlangsung cepat, akses terputus dibuka kembali, logistik didistribusikan tanpa hambatan, dan korban mendapatkan perlindungan dasar yang layak. Perintah presiden memperlihatkan bahwa keselamatan rakyat selalu menjadi prioritas tertinggi negara, dan penanganan darurat tidak menunggu perubahan program lain untuk dijalankan.

Di saat yang sama, keberadaan MBG justru memberi manfaat tambahan yang tidak banyak diketahui publik. Di beberapa wilayah terdampak, dapur MBG dimanfaatkan sebagai dapur umum darurat untuk menyediakan makanan siap saji bagi para pengungsi. Infrastruktur distribusi yang biasanya digunakan untuk menyediakan makanan bagi siswa kini membantu memasok kebutuhan pangan cepat saji bagi korban banjir. Rantai suplai yang sudah mapan, tenaga masak yang terlatih, serta ketersediaan bahan baku memungkinkan dapur MBG menjadi bagian dari solusi cepat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG bukan hambatan, melainkan aset yang mendukung ketahanan pangan saat bencana.

Menghentikan MBG justru berpotensi memicu masalah baru. Program ini melibatkan jutaan siswa, pemasok lokal, dan jaringan logistik yang tersebar di seluruh Indonesia. Penghentiannya secara tiba-tiba akan mengganggu kontrak, distribusi bahan pangan, serta hak anak-anak untuk mendapatkan asupan gizi yang mereka butuhkan—bahkan di wilayah bencana setelah masa pemulihan. MBG adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang sehat, dan tidak ada alasan rasional untuk mengorbankannya ketika negara memiliki instrumen fiskal khusus untuk menangani bencana.

Dengan arahan presiden yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas dan dengan berjalannya MBG secara paralel tanpa mengganggu anggaran bencana, menjadi jelas bahwa narasi “hentikan MBG untuk bantu korban” adalah simplifikasi yang keliru. Negara dapat dan memang menjalankan dua tugas sekaligus: merespons bencana dengan cepat dan tetap menjaga kualitas hidup generasi masa depan.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan penghentian program gizi, tetapi kolaborasi, informasi akurat, dan dukungan moral agar penanganan bencana berjalan efektif. MBG tetap berjalan, bantuan untuk korban terus mengalir, dan dapur MBG pun hadir sebagai bagian dari solidaritas nasional. Ini bukti bahwa negara tidak memilih salah satu, tetapi memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi secara adil dan bertanggung jawab.