Presiden Prabowo Serukan Antisipasi Krisis Iklim dan Penguatan Pengawasan Lingkungan di Daerah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan penuh oleh pemerintah pusat dan daerah. Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga memperhitungkan daya dukung lingkungan dalam setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam. Menurut Prabowo, langkah antisipatif menjadi kunci agar Indonesia mampu menghadapi dampak krisis iklim yang semakin terasa di berbagai wilayah.

Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ia meminta para kepala daerah untuk aktif memantau kondisi daya dukung lingkungan di wilayahnya masing-masing, termasuk potensi penurunan kualitas ekosistem akibat eksploitasi berlebihan. Pemantauan tersebut dinilai penting untuk memperkuat langkah adaptasi dan mitigasi di tingkat lokal.

Presiden juga mengingatkan bahwa pembabatan hutan harus dihentikan karena menjadi salah satu penyebab utama degradasi lingkungan dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk melindungi hutan sebagai benteng alami menghadapi perubahan iklim. Ia menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan hutan harus selaras dengan upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, Prabowo menyoroti perlunya peningkatan perencanaan berbasis data dalam menghadapi ancaman krisis iklim. Pemerintah diminta mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan proyeksi lingkungan jangka panjang, termasuk curah hujan ekstrem, kenaikan suhu, hingga perubahan pola bencana. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan masyarakat serta memperkuat sistem nasional dalam mencegah kerugian ekonomi dan sosial akibat krisis iklim.

Dengan komitmen menjaga lingkungan dan antisipasi krisis iklim sebagai prioritas nasional, Presiden Prabowo mendorong semua pemangku kepentingan untuk bekerja lebih proaktif dan terkoordinasi. Ia menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi dan adaptasi hanya dapat dicapai melalui kerja sama erat antara pusat, daerah, dan masyarakat. Kebijakan ini menjadi momentum memperkuat ketahanan ekologis Indonesia demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.