Pemerintah Tegaskan Pengawasan Ketat Lingkungan Usai Banjir Sumut, Perubahan Iklim dan Aktivitas Industri Jadi Sorotan

Bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara kembali mengungkap kompleksitas penyebab kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa banjir di Tapanuli Selatan dan sekitarnya diperparah oleh kombinasi perubahan iklim ekstrem serta aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Ia mengidentifikasi tiga sumber utama tekanan ekologis, yaitu kegiatan hutan tanaman industri, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang masif, dan praktik penambangan emas di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru. Ketiga faktor ini disebut memperburuk kerentanan ekologis di wilayah yang sudah sensitif terhadap bencana hidrometeorologi.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup memastikan bahwa seluruh aktivitas di kawasan rawan banjir kini berada dalam pengawasan ketat. Kementerian telah memverifikasi ulang izin lingkungan dan kesesuaian tata ruang pada kegiatan yang berada di lereng curam, hulu DAS, serta alur sungai. Bahkan, dua perusahaan di Batang Toru telah menjalani inspeksi mendadak sebagai langkah awal memastikan tidak ada pelanggaran yang memperbesar risiko bencana. Pemerintah menegaskan bahwa setiap indikasi pelanggaran akan ditindak dengan penegakan hukum sesuai regulasi.

Selain faktor tata kelola lingkungan yang buruk, perubahan iklim ekstrem juga menjadi penyumbang utama meningkatnya intensitas bencana. Curah hujan tinggi yang di luar pola normal dan perubahan suhu ekstrem membuat wilayah rentan lebih mudah terdampak. Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa bencana ini tidak hanya disebabkan oleh fenomena alam, tetapi juga oleh ulah manusia yang merusak ekosistem. Ia meminta semua pihak untuk lebih disiplin menjaga lingkungan demi keselamatan masyarakat.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah mitigasi terus diperkuat sebagai respons terhadap kerusakan lingkungan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian LH kini memperluas verifikasi lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga memberikan tekanan signifikan pada lingkungan. Hanif Faisol sendiri telah turun langsung ke lapangan untuk menilai kondisi dan potensi pelanggaran yang memperburuk dampak banjir. Pemerintah berharap proses evaluasi yang intensif ini mampu mengurangi risiko bencana di masa depan.

Upaya perbaikan tata kelola lingkungan ini menjadi momentum besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk berbenah bersama. Pemerintah menegaskan bahwa pemulihan ekologi tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Dengan pengawasan ketat, penegakan hukum tegas, dan kesadaran publik yang lebih kuat, Indonesia diharapkan mampu membangun sistem lingkungan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan tekanan industri.