Stop Polemik Menduga Penyebab Utama Bencana Banjir Dan Longsor, Lebih Baik Fokus Penanganan Pasca Bencana

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Dr. Gulat Medali Emas Manurung, C.IMA, C.APO, kembali meluruskan informasi keliru yang menyebut perkebunan sawit sebagai penyebab bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar ilmiah maupun bukti faktual di lapangan. Menurutnya, publik perlu menghindari narasi menyesatkan yang justru mengaburkan fokus utama, yakni penanganan cepat terhadap para korban dan pemulihan pascabencana.

Gulat menjelaskan bahwa pola curah hujan ekstrem yang terjadi secara simultan di berbagai wilayah menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir bandang dalam beberapa pekan terakhir. Fenomena alam ini, kata dia, selaras dengan laporan meteorologi nasional yang memprediksi intensifikasi hujan akibat dinamika cuaca global. “Tidak adil dan tidak akurat apabila setiap bencana hidrometeorologi langsung dikaitkan dengan keberadaan perkebunan sawit,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa banyak perkebunan sawit rakyat justru turut menjadi korban dari bencana tersebut. Lahan petani, khususnya di wilayah aliran sungai, dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah sehingga menimbulkan kerugian ekonomi. Kondisi ini, menurut Gulat, menunjukkan bahwa perkebunan sawit tidak berada dalam posisi yang menguntungkan dalam konteks bencana, apalagi menjadi penyebabnya.

Lebih jauh, Gulat menyebut bahwa sektor perkebunan sawit justru memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan ekonomi masyarakat lokal. Di banyak daerah, petani sawit merupakan kelompok yang paling terdampak ketika infrastruktur rusak, akses logistik terputus, dan aktifitas ekonomi melambat akibat bencana. Karena itu, ia meminta semua pihak melihat persoalan ini secara komprehensif, bukan dengan pendekatan yang menyalahkan satu sektor tertentu.

Dalam beberapa temuan di lapangan, kata Gulat, faktor utama yang memperparah banjir bandang ialah penyumbatan alur sungai, sedimentasi, serta curah hujan ekstrem yang tidak terprediksi. Ia menilai penting adanya penelitian serius berbasis data sebelum menyimpulkan penyebab bencana. “Pemerintah dan lembaga akademik punya peran besar untuk memastikan informasi yang beredar tidak sekadar sensasi,” ujarnya.

Gulat juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data tata ruang, termasuk pola pemukiman dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Banyak lokasi terdampak banjir bandang diketahui memiliki kondisi kontur tanah yang rawan longsor sehingga diperlukan mitigasi jangka panjang. Menurutnya, dalam konteks inilah kebijakan penataan ruang dan penguatan infrastruktur kebencanaan menjadi jauh lebih relevan dibanding menyalahkan perkebunan sawit.

Ia menegaskan bahwa polemik yang tidak berdasar justru berpotensi menghambat upaya pemulihan pascabencana. Energi publik, katanya, seharusnya diarahkan untuk mempercepat distribusi bantuan, pemulihan ekonomi warga, serta perbaikan akses yang rusak. “Masyarakat membutuhkan solusi, bukan perdebatan yang tidak produktif,” tambahnya.

Gulat pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pegiat lingkungan, akademisi, pemerintah daerah, hingga media, untuk mengedepankan narasi yang konstruktif. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus tetap didasarkan pada data ilmiah, bukan pada asumsi atau generalisasi. Kolaborasi antar pihak dinilai penting agar penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran.

Di akhir pernyataannya, Gulat kembali menegaskan bahwa penghentian polemik adalah langkah awal untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia berharap seluruh pihak dapat bersatu untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana dan membangun kembali wilayah-wilayah yang terdampak. “Mari fokus pada apa yang paling penting: membantu para korban dan menyiapkan langkah mitigasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi,” pungkasnya.