Warga Papua Pilih Damai di Hari HAM Sedunia

Menjelang peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember, sejumlah selebaran ajakan aksi tersebar di wilayah Sentani dan Wamena, mengundang masyarakat untuk turun ke jalan dalam sebuah mobilisasi nasional. Meski demikian, respons warga justru menunjukkan kecenderungan berbeda: banyak masyarakat Papua—terutama di Tanah Tabi dan Lapago—menyatakan keinginan kuat agar wilayah tetap tenang dan aman, tanpa aksi yang berpotensi memicu ketegangan baru. Para pelaku usaha kecil, sopir angkutan, mama-mama pasar, hingga pelajar dan guru mengungkapkan bahwa aktivitas rutin mereka sangat bergantung pada stabilitas, bukan mobilisasi massa.

Kekhawatiran warga bukan tanpa alasan. Papua memiliki dinamika keamanan yang sensitif; aksi besar sering kali dimanfaatkan pihak tertentu untuk menunggangi isu dan memprovokasi situasi. Karena itu, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan komunitas lokal mengimbau agar warga tidak terpengaruh ajakan selebaran yang tidak memiliki dasar informasi resmi. Banyak warga menilai bahwa narasi mobilisasi tersebut cenderung politis, bukan murni perjuangan HAM. Beberapa materi kampanye aksi bahkan mengandung distorsi informasi, termasuk klaim yang tidak diverifikasi mengenai situasi HAM di Papua dan seruan yang menggunakan nama “rakyat Papua” seolah mewakili keseluruhan masyarakat, padahal hanya berasal dari kelompok tertentu.

Di sisi lain, pemerintah, lembaga HAM nasional, dan berbagai institusi lokal sebenarnya telah menjalankan sejumlah program nyata yang jarang diperbincangkan di ruang publik. Mulai dari forum dialog komunitas, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman, program bantuan bagi kelompok rentan, hingga peningkatan akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pelayanan dasar. Pemerintah juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap dugaan pelanggaran HAM dengan membuka kanal aduan, membentuk tim pemantau independen, serta memperluas kerja sama dengan lembaga adat dan gereja sebagai mitra lokal dalam penyelesaian masalah.

Upaya ini memang tidak sempurna dan masih memerlukan peningkatan, namun keberadaannya menunjukkan komitmen nyata dalam pendekatan kemanusiaan dan perlindungan HAM di Papua. Banyak warga mengakui bahwa hasil dari program-program tersebut lebih terasa manfaatnya dibandingkan aksi jalanan yang berulang setiap tahun tanpa tindak lanjut yang jelas.

Peringatan Hari HAM Sedunia seharusnya menjadi momentum refleksi dan edukasi, bukan mobilisasi yang berisiko mengganggu ketertiban umum. Masyarakat Papua kini semakin kritis dalam menyikapi ajakan provokatif dan memilih langkah yang lebih konstruktif: menjaga kedamaian, memperkuat dialog, serta mendorong pemerintah dan masyarakat lokal untuk bekerja sama membangun wilayah yang lebih aman dan sejahtera. Suara warga inilah yang perlu diutamakan—suara yang memilih ketenangan, bukan keributan; memilih kemajuan nyata, bukan seruan tanpa hasil.