Pemerintah Tindak Tegas Korporasi Pemicu Bencana, Prabowo Akan Tinjau Kembali Lokasi Banjir Aceh

Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat langkah penegakan hukum dengan mencabut izin dan menyegel sejumlah perusahaan yang diduga menjadi pemicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa temuan awal mengarah pada sedikitnya 12 korporasi yang diduga melakukan pelanggaran serius hingga memperburuk kondisi daerah aliran sungai. Tindakan cepat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan bencana serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) juga telah memulai proses pemanggilan terhadap delapan perusahaan untuk pemeriksaan lanjutan. Sejumlah lokasi operasional telah disegel sebagai langkah awal sebelum penegakan hukum lebih lanjut. Pemerintah menegaskan bahwa investigasi dilakukan transparan, objektif, dan berbasis data lapangan demi memastikan korporasi yang melakukan pelanggaran bertanggung jawab penuh.

Selain penindakan korporasi, pemerintah terus mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana yang menelan korban hingga mendekati seribu jiwa. Upaya pemulihan dilakukan melalui koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, termasuk percepatan pembukaan akses darat, distribusi logistik, dan layanan kesehatan bagi warga yang masih berada di titik pengungsian. Pemerintah memastikan seluruh langkah berjalan paralel dengan proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang lalai.

Di tengah rangkaian penanganan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan kembali meninjau lokasi bencana di Aceh setelah tiba dari kunjungan luar negeri. Kunjungan ini menjadi bentuk komitmen Presiden untuk memastikan progres pemulihan berjalan optimal sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat terdampak. Presiden ingin memastikan seluruh instruksi percepatan penanganan terlaksana tanpa hambatan, khususnya di wilayah terdampak paling parah.

Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan penanganan bencana kali ini dilakukan secara menyeluruh: mulai dari penegakan hukum terhadap perusahaan, percepatan pemulihan infrastruktur, hingga penguatan mitigasi lingkungan jangka panjang. Dengan langkah paralel ini, pemerintah berharap dapat memulihkan kehidupan warga secepat mungkin sekaligus membangun sistem tata kelola lingkungan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.