Bukan Menolak Bantuan, Pemerintah Masih Sanggup Tangani Bencana Di Sumatera

Penanganan bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera saat ini masih berada dalam kapasitas pemerintah Indonesia. Sejak hari pertama, negara telah mengerahkan seluruh instrumen penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Basarnas, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan tenaga kesehatan. Proses evakuasi, pendirian posko, distribusi logistik, layanan medis, serta pemulihan infrastruktur dasar terus berjalan secara terkoordinasi dan terpusat.

Dalam fase darurat, kecepatan dan ketepatan koordinasi menjadi faktor paling krusial. Pemerintah memiliki sistem komando yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan cepat berdasarkan asesmen langsung di lapangan. Jalur logistik domestik, data wilayah terdampak, serta pemahaman kondisi sosial masyarakat setempat menjadi keunggulan yang tidak dapat digantikan oleh pihak luar. Karena itu, pemanfaatan kapasitas nasional pada tahap awal justru memastikan bantuan sampai kepada korban secara lebih efektif.

Pengalaman menghadapi berbagai bencana besar sebelumnya membentuk kesiapsiagaan nasional yang jauh lebih matang. Indonesia kini memiliki sumber daya manusia terlatih, peralatan tanggap darurat, serta mekanisme lintas lembaga yang mampu bergerak dalam waktu singkat. Selama kebutuhan dasar seperti evakuasi, pangan, layanan kesehatan, dan hunian sementara masih dapat dipenuhi, pemerintah berkewajiban mengoptimalkan kemampuan dalam negeri agar penanganan tetap tertib dan tidak menimbulkan tumpang tindih bantuan.

Keputusan untuk mengandalkan kapasitas nasional bukan berarti menutup diri atau menolak solidaritas internasional. Dalam tata kelola kebencanaan modern, setiap bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan dan kemampuan distribusi. Bantuan yang datang tanpa koordinasi berisiko menumpuk, salah sasaran, atau justru menghambat kerja tim penyelamat. Oleh sebab itu, kehati-hatian pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.

Indonesia juga memiliki prinsip bahwa bantuan kemanusiaan harus dikelola secara bermartabat, tanpa mengurangi kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Negara berkewajiban memastikan bahwa penanganan bencana tetap berada dalam kendali nasional, sehingga fokus utama tetap pada keselamatan korban dan pemulihan masyarakat terdampak, bukan pada tekanan opini atau kepentingan di luar konteks kemanusiaan.

Sebagai catatan penting, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa tidak semua bantuan internasional selalu bebas dari muatan kepentingan. Dalam satu kasus yang pernah terjadi, bantuan kemanusiaan yang diberikan Australia pasca tsunami Aceh kemudian sempat diungkit dalam konteks diplomatik pada isu yang sama sekali berbeda. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa kehati-hatian dalam menerima bantuan adalah langkah wajar agar bantuan kemanusiaan tidak berubah menjadi alat tekanan di kemudian hari.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah menilai Indonesia masih sanggup menangani bencana di Sumatera dengan kekuatan sendiri. Dukungan masyarakat, relawan, dan solidaritas nasional menjadi kunci utama agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.