Pola Konsisten Penanganan Bencana dari era SBY ke Prabowo

Penanganan bencana di Indonesia menunjukkan benang merah yang kuat lintas pemerintahan, termasuk di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya sama-sama menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menghadapi krisis, dengan mengedepankan respons cepat, kepemimpinan langsung, serta komando yang jelas di lapangan. Pada masa SBY, pengalaman menghadapi bencana besar seperti tsunami Aceh membentuk pendekatan penanganan bencana yang terstruktur, terkoordinasi, dan melibatkan berbagai lembaga negara secara terpadu.

Pendekatan serupa terlihat di era Presiden Prabowo, di mana pemerintah pusat bergerak cepat mengerahkan seluruh kekuatan nasional, mulai dari TNI, Polri, BNPB, hingga kementerian terkait untuk evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan wilayah terdampak. Presiden Prabowo menekankan pentingnya sinergi antarinstansi serta kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan akses wilayah kembali normal.

Kesamaan lainnya terletak pada pandangan bahwa penanganan bencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Baik di era SBY maupun Prabowo, pemulihan infrastruktur, penataan kembali wilayah terdampak, serta perlindungan masyarakat menjadi bagian penting dari kebijakan penanggulangan bencana. Presiden SBY juga menegaskan bahwa penanganan bencana tidak bisa instan dan tidak semudah yang dibayangkan dan mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah memberikan atensi penuh terhadap daerah yang terdampak bencana hingga terjun langsung ke lapangan.

Apresiasi terhadap komitmen pemerintah juga datang langsung dari masyarakat Aceh. Warga menilai bantuan kemanusiaan terus mengalir secara konsisten sejak awal bencana hingga tahap pemulihan. Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, menyampaikan penghargaan atas perhatian pemerintah pusat yang dinilai tidak berhenti pada kunjungan simbolik, tetapi diwujudkan melalui distribusi logistik yang terukur dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Menurut pemerintah daerah, bantuan tersebut sangat membantu warga di tengah keterbatasan akses dan kerusakan infrastruktur akibat bencana yang melumpuhkan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menilai dampak bencana di Aceh tergolong parah, namun penanganan pemerintah berjalan sistematis dan terkoordinasi. Berbagai persoalan di lapangan dinilai mulai teratasi secara bertahap. Dukungan dan apresiasi juga datang dari organisasi masyarakat Islam lainnya seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), serta NU di Riau. Mereka menilai respons cepat pemerintah dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlihat nyata melalui keterlibatan langsung dan kunjungan berulang ke lokasi terdampak, sebagai bentuk kehadiran negara di tengah rakyat saat menghadapi bencana.

Secara keseluruhan, rangkaian penanganan bencana yang dilakukan pemerintah menunjukkan komitmen kuat bahwa negara tidak absen dalam situasi krisis. Mulai dari respons cepat, penyaluran bantuan yang berkelanjutan, hingga perhatian langsung Presiden kepada masyarakat terdampak, menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi rakyatnya. Apresiasi dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga organisasi keagamaan menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil telah berjalan terarah dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa penanganan bencana dilakukan secara serius, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.