Fundamental Ekonomi Kuat, Pemerintah Terus Pantau Pergerakan Rupiah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global pada awal 2026. Menurut Airlangga, meskipun terjadi fluktuasi di pasar keuangan, fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik. Hal ini tercermin dari kinerja sektor riil yang tetap tumbuh, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta konsumsi domestik yang menunjukkan tren positif.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pergerakan jangka pendek nilai tukar, tetapi juga pada penguatan struktur ekonomi secara menyeluruh. Dengan menjaga keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan percepatan pertumbuhan, pemerintah optimistis perekonomian nasional mampu menghadapi tekanan eksternal yang muncul akibat ketidakpastian global.
Pada kesempatan berbeda, Bank Indonesia (BI) menilai tekanan di pasar keuangan dunia pada awal 2026 turut memengaruhi pergerakan mata uang global, termasuk rupiah. BI menyebutkan bahwa tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Federal Reserve (The Fed). Selain itu, meningkatnya kebutuhan valuta asing domestik di awal tahun juga menjadi faktor yang memengaruhi dinamika nilai tukar.

Meski demikian, BI menegaskan bahwa pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional yang juga terdampak sentimen global. Beberapa mata uang Asia turut mengalami tekanan, di antaranya won Korea Selatan yang melemah sebesar 2,46 persen dan peso Filipina sebesar 1,04 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan yang terjadi bersifat global dan tidak hanya dialami oleh Indonesia.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa pelemahan rupiah masih relatif terbatas dan berada dalam batas yang dapat dikelola. Secara year to date (ytd), depresiasi rupiah tercatat berada di kisaran 2 hingga 3 persen. Menurutnya, angka tersebut masih tergolong moderat dan belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional.

Purbaya menjelaskan bahwa stabilitas nilai tukar sangat bergantung pada kekuatan fundamental ekonomi. Selama pondasi ekonomi nasional terus diperkuat melalui pertumbuhan sektor produktif, peningkatan ekspor, serta perbaikan iklim investasi, kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, diyakini akan tetap terjaga. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga aliran modal dan stabilitas pasar keuangan.
Untuk memastikan stabilitas tersebut, pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Forum koordinasi ini menjadi wadah utama dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna merespons dinamika global sekaligus menjaga ketahanan sistem keuangan nasional.
Sinergi kebijakan antarotoritas diharapkan mampu mendorong seluruh mesin ekonomi bergerak lebih cepat dan lebih adaptif terhadap perubahan global. Pemerintah juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan agar stabilitas makroekonomi tetap terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah dan otoritas terkait berkomitmen untuk terus memantau perkembangan global secara intensif serta mengambil langkah antisipatif yang diperlukan. Dengan fondasi ekonomi yang kuat, koordinasi kebijakan yang solid, serta dukungan sektor riil yang terus tumbuh, Indonesia diyakini mampu menjaga stabilitas rupiah dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang masih berlanjut.