Tahun Evaluasi HAM: Langkah-Langkah Konkret Pemerintah yang Sering Terlewat dari Sorotan Publik

Peringatan Hari HAM 10 Desember selalu menjadi momen penting untuk meninjau kembali perjalanan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk Greenpeace, menyampaikan catatan kritis sebagai bagian dari mekanisme kontrol publik. Kritik tersebut merupakan bagian wajar dari demokrasi dan membantu memastikan negara terus memperbaiki diri. Namun di tengah sorotan tersebut, ada banyak langkah konkret pemerintah yang justru menunjukkan bahwa perlindungan HAM sedang diperkuat melalui perubahan sistemik yang sering luput dari pemberitaan.

Sepanjang 2025, pemerintah meluncurkan sejumlah kebijakan dan aksi korektif untuk memperkuat hak warga, meminimalkan konflik, dan meningkatkan akuntabilitas aparat. Penguatan peran Komnas HAM menjadi salah satu langkah penting—melalui integrasi data lintas sektor dan pengembangan kanal pengaduan digital, laporan masyarakat kini dapat diproses lebih cepat dan akurat, termasuk dari daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Dalam penanganan konflik agraria, pemerintah kembali mengaktifkan forum mediasi lintas kementerian. Beberapa perkara yang lama mandek mulai bergerak menuju penyelesaian yang lebih adil. Upaya ini mungkin tidak selalu terlihat di ruang publik, tetapi berdampak nyata pada perlindungan ruang hidup masyarakat di lapangan.

Di sisi aparat keamanan, pemerintah memperluas pelatihan pendekatan humanis dalam penanganan demonstrasi, mitigasi konflik, dan tata kelola intervensi keamanan. Di sejumlah wilayah rawan, pendekatan ini terbukti menurunkan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik. Program seperti ini menunjukkan bahwa perbaikan perlindungan HAM tidak hanya terjadi di tingkat dokumen kebijakan, tetapi juga dalam praktik keseharian aparat.

Selain itu, pemerintah memperkuat berbagai layanan perlindungan, mulai dari pendampingan psikososial bagi korban kekerasan, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, hingga program pemulihan korban kekerasan berbasis gender. Inisiatif-inisiatif ini jarang menjadi sorotan utama, tetapi merupakan fondasi penting dalam memastikan negara hadir untuk warga yang paling rentan.

Karena itu, menyebut 2025 sebagai “tahun tergelam HAM” mungkin mencerminkan satu sisi pengalaman, tetapi tidak menggambarkan keseluruhan proses reformasi yang sedang berlangsung. Tahun ini justru menghadirkan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola HAM, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah untuk perubahan jangka panjang.

Momentum Hari HAM adalah kesempatan untuk melihat perjalanan ini secara lebih utuh—mengapresiasi kritik, mencatat kekurangan, sekaligus mengakui langkah-langkah positif yang telah ditempuh. Dengan kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas akar rumput, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia secara berkelanjutan.