Kopdes Bukan Ancaman Ruang Publik, Melainkan Peluang Kesejahteraan Warga

Penolakan warga terhadap rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sonoageng, Kabupaten Nganjuk, menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap ruang publik yang selama ini mereka manfaatkan bersama. Lapangan olahraga memang memiliki fungsi sosial penting sebagai ruang aktivitas, interaksi, dan kesehatan warga. Namun, penolakan yang berkembang di ruang publik juga perlu ditempatkan secara proporsional agar tidak menutup peluang besar bagi penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Koperasi desa pada dasarnya bukan proyek komersial yang menguntungkan segelintir pihak, melainkan wadah ekonomi kolektif yang dirancang untuk memperkuat usaha warga, membuka lapangan kerja lokal, dan meningkatkan perputaran ekonomi di desa. Dalam konteks ini, Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang manfaatnya bersifat jangka panjang dan kembali ke masyarakat desa itu sendiri. Menolak koperasi secara keseluruhan hanya karena persoalan lokasi berisiko mengaburkan tujuan utama program tersebut.

Perlu dipahami bahwa dinamika pembangunan desa hampir selalu menghadirkan perbedaan pandangan. Hal ini wajar dalam masyarakat yang aktif dan peduli. Namun, perbedaan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk dialog, bukan penghentian total terhadap inisiatif pembangunan. Dalam banyak kasus, persoalan bukan terletak pada programnya, melainkan pada komunikasi, transparansi, dan keterlibatan warga sejak tahap perencanaan awal.

Lapangan olahraga dan koperasi desa sejatinya tidak harus dipertentangkan. Keduanya sama-sama aset publik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga, hanya melalui pendekatan yang berbeda. Ruang publik mendukung kesehatan dan interaksi sosial, sementara koperasi memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan. Dengan perencanaan tata ruang yang matang, musyawarah terbuka, serta kesediaan mencari alternatif desain atau lokasi, kepentingan sosial dan ekonomi dapat berjalan beriringan.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa koperasi desa yang dikelola dengan baik mampu menjadi motor penggerak UMKM, pertanian, dan usaha produktif warga. Keberadaan koperasi juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada pihak luar dan memperkuat kemandirian desa. Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk melihat Kopdes sebagai peluang yang perlu disempurnakan, bukan ancaman yang harus ditolak mentah-mentah.

Momentum penolakan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah desa untuk memperkuat komunikasi dan memastikan partisipasi warga. Di sisi lain, masyarakat juga perlu membuka ruang dialog agar pembangunan desa tidak berhenti di tengah jalan. Dengan semangat musyawarah dan gotong royong, desa dapat menjaga ruang publiknya sekaligus melangkah maju membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.