“Darurat 7 Hari” dan Bahaya Provokasi Kepanikan Publik

Belakangan ini beredar narasi tentang “darurat 7 hari” yang disampaikan tanpa konteks, tanpa rujukan resmi, dan tanpa kejelasan maksud. Pernyataan semacam ini bukan sekadar informasi yang simpang siur, tetapi berpotensi menjadi provokasi psikologis yang mendorong kepanikan publik. Dalam situasi sosial yang sensitif, narasi krisis yang tidak berbasis fakta justru dapat menciptakan masalah baru yang lebih besar dari isu itu sendiri.

Pernyataan yang menyebut kondisi “darurat” dengan batas waktu tertentu memiliki efek psikologis yang kuat. Kata darurat menandakan ancaman, sementara penentuan waktu yang spesifik memberi kesan seolah informasi tersebut adalah hasil perhitungan matang atau bocoran penting. Padahal, tanpa penjelasan apa yang dimaksud darurat, siapa yang menetapkan, dan apa dampaknya, pernyataan tersebut berubah menjadi alarm palsu yang memicu kecemasan massal.

Masalah utama dari narasi seperti ini bukan pada benar atau tidaknya klaim tersebut, melainkan pada dampak kepanikan yang ditimbulkan. Kepanikan publik dapat mengganggu stabilitas sosial secara nyata. Orang bisa bereaksi berlebihan, menimbun barang, menyebarkan ketakutan ke lingkungan sekitar, hingga memperburuk situasi ekonomi dan keamanan. Dalam skala luas, kepanikan yang tidak berdasar justru bisa melemahkan ketertiban umum, padahal tidak ada kondisi objektif yang mengharuskannya.

Lebih berbahaya lagi, pernyataan semacam ini sering dibungkus seolah-olah sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat. Padahal, kepedulian seharusnya diwujudkan dengan informasi yang jelas, utuh, dan bertanggung jawab. Menyampaikan istilah darurat tanpa konteks justru bertentangan dengan kepentingan publik, karena yang dihasilkan bukan kesiapsiagaan, melainkan kecemasan kolektif.

Dalam praktik kenegaraan, istilah darurat memiliki makna teknis dan prosedural. Ia tidak berdiri sendiri, tidak dilepas tanpa penjelasan, dan tidak diumumkan melalui spekulasi. Ketika istilah ini dipakai sembarangan, ia kehilangan fungsi informatifnya dan berubah menjadi alat framing yang menyesatkan. Di titik inilah sebuah pernyataan bisa bergeser dari opini menjadi provokasi, sadar atau tidak sadar.

Stabilitas negara bukan hanya soal aparat dan kebijakan, tetapi juga soal kondisi psikologis masyarakat. Informasi yang menenangkan, akurat, dan berbasis fakta akan memperkuat ketahanan sosial. Sebaliknya, narasi krisis yang kabur justru merusak kepercayaan dan menciptakan kegaduhan yang tidak perlu. Karena itu, setiap pernyataan yang berpotensi memicu kepanikan publik perlu diperlakukan dengan sangat hati-hati.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan peringatan yang samar, tetapi kejelasan. Bukan narasi darurat yang menggantung, melainkan informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah banyaknya tantangan, menjaga ketenangan publik adalah bagian dari menjaga negara itu sendiri.