Air Mata Bukan Ukuran, Kerja Nyata Pemerintah yang Menentukan

Narasi yang menyamakan empati presiden dengan air mata di ruang publik adalah cara pandang yang keliru. Dalam tata kelola negara, empati tidak diukur dari ekspresi emosional, melainkan dari keputusan dan tindakan nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Kepedulian negara bekerja melalui sistem, anggaran, dan kebijakan yang dapat dihitung dan dievaluasi, bukan melalui simbol personal semata.

Dalam penanganan bencana di Sumatra, negara bergerak melalui mekanisme resmi. Data BNPB menunjukkan bahwa dalam rangkaian bencana banjir dan longsor, pemerintah mengerahkan lebih dari 20.000 personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan relawan. Puluhan alat berat dikerahkan untuk membuka akses jalan, sementara ribuan paket logistik disalurkan kepada warga terdampak. Pemerintah juga membangun ribuan unit hunian sementara bagi keluarga yang rumahnya rusak berat, serta memulihkan jaringan listrik dan komunikasi di wilayah yang sempat padam hingga berhari-hari. Seluruh langkah ini berjalan tanpa harus menunggu momen simbolik di hadapan publik.

Dalam isu pangan dan kesehatan melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun pada APBN 2026. Program ini dirancang untuk menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, hingga balita. Ketika muncul persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan, negara tidak berhenti pada simpati verbal. Penanganan medis dilakukan terhadap ribuan korban, distribusi dihentikan sementara di titik bermasalah, standar keamanan pangan diperketat, dan pengawasan diperluas melalui Badan Gizi Nasional serta kementerian terkait. Empati negara diwujudkan dalam perbaikan sistem agar risiko tidak terulang.

Dalam isu guru honorer, pemerintah menangani persoalan yang melibatkan lebih dari 800 ribu tenaga pendidik non-ASN secara nasional. Melalui pendataan dan skema afirmasi, ratusan ribu guru telah masuk dalam proses seleksi dan pengangkatan bertahap sesuai kemampuan fiskal negara. Proses ini tidak instan karena melibatkan anggaran triliunan rupiah per tahun, namun menunjukkan bahwa negara bekerja menyelesaikan masalah struktural, bukan sekadar membangun narasi emosional.

Momen pribadi presiden di sebuah pernikahan tidak dapat dijadikan tolok ukur kepedulian terhadap tragedi nasional. Mengharuskan pemimpin menangis di setiap musibah justru mendorong politik simbolik yang dangkal dan menyesatkan. Empati yang efektif tidak selalu terlihat di kamera, tetapi terasa melalui bantuan yang sampai, layanan yang pulih, dan kebijakan yang terus diperbaiki.

Pada akhirnya, empati negara tercermin dalam angka, kebijakan, dan kerja lapangan. Di sanalah kepedulian seharusnya dinilai, bukan dari satu potong gestur personal yang dipelintir menjadi tudingan politis.