KUHAP Baru Menjamin Proses Hukum yang Adil dan Berimbang

Pembahasan mengenai KUHAP Baru belakangan ini memunculkan beragam persepsi di ruang publik, termasuk anggapan bahwa pembaruan hukum acara pidana tersebut berpotensi mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Padahal, KUHAP Baru pada dasarnya dirancang sebagai instrumen pembaruan prosedur hukum untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan lebih adil, transparan, dan berimbang bagi semua pihak.

Perlu dipahami bahwa KUHAP tidak mengatur substansi pendapat, kritik, atau ekspresi warga negara. Fokus utama KUHAP adalah tata cara penanganan perkara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan publik tetap berada dalam ranah kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi dan tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena berbeda pandangan dengan pemerintah.

Justru melalui KUHAP Baru, perlindungan hak warga negara diperkuat. Hak tersangka, saksi, dan korban diatur lebih jelas, termasuk batas kewenangan aparat penegak hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Pembaruan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan posisi negara dan warga dalam proses hukum, sehingga setiap tindakan hukum memiliki dasar prosedural yang jelas dan dapat diawasi.

Kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab tetap sah dan dilindungi. Selama kritik tersebut berbasis fakta, tidak mengandung fitnah, serta tidak menyebarkan kebencian atau informasi palsu, maka tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. KUHAP Baru tidak mengubah prinsip ini, melainkan memastikan bahwa penilaian terhadap suatu perbuatan dilakukan melalui mekanisme hukum yang objektif dan proporsional.

Narasi yang menyebut KUHAP Baru sebagai alat pembungkam kritik berpotensi menyesatkan publik karena mencampuradukkan antara hukum acara pidana dan pengaturan kebebasan berekspresi. Reformasi hukum justru diperlukan untuk memperbaiki praktik penegakan hukum agar lebih akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Dengan prosedur yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih kuat, KUHAP Baru diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan serta melindungi masyarakat dari praktik penegakan hukum yang tidak adil. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, KUHAP Baru bukan ancaman bagi kebebasan berpendapat, melainkan upaya memperkuat proses hukum yang adil dan berimbang. Kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, sementara hukum acara pidana berfungsi memastikan bahwa setiap persoalan hukum diselesaikan melalui prosedur yang sah, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan.